Untuk mengakses hibah dan pinjaman lunak senilai US$ 20 miliar selama periode 3-5 tahun ini, Indonesia telah berkomitmen untuk membatasi emisi sektor listrik sebesar 290 juta ton dan mengerahkan setidaknya 34% bauran energi terbarukan untuk pembangkit listrik pada tahun 2030.
"Meskipun kemitraan JETP memberikan kontribusi keuangan yang signifikan untuk mewujudkan tujuan iklim Indonesia, tantangan dan peluang utama terletak pada reformasi sektor energi dan rencana investasi terperinci yang harus dikembangkan pemerintah untuk memaksimalkan dampak positif sosial dan perekonomi dari pendanaan ini. Memanfaatkan keahlian dan pengalaman kami melakukan analisis dan menyediakan bantuan teknis mengenai pembiayaan transisi energi kepada Kementerian Keuangan dan berbagai lembaga pemerintah terkait, CPI berkomitmen penuh dan siap membantu memastikan bahwa transisi energi di Indonesia benar-benar berjalan secara adil dan berkelanjutan," tambah Tiza Mafira, Direktur CPI Indonesia.
Paket kemitraan JETP diumumkan sehari setelah peluncuran Program Percepatan Investasi Transisi Batubara oleh Climate Investment Funds (CIF ACT). Di bawah CIF ACT, Indonesia akan memiliki akses ke modal lunak sebesar US$ 500 juta untuk mempercepat penghentian tenaga batu bara hingga 2 gigawatt dalam waktu 5 hingga 10 tahun dan untuk mendorong pencapaian iklim serta tujuan pembangunan. Selain itu, PLN telah mengumumkan pensiun dini PLTU Cirebon-1selaku produsen listrik independent menggunakan skema ETM yang didukung oleh ADB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain ditunjuk sebagai mitra teknis Platform Nasional ETM, CPI saat ini sedang mengembangkan kerangka pembiayaan transisi energi yang adil di wilayah pedesaan Indonesia bagian timur dan baru saja meluncurkan Fasilitas Akselerator Investasi PLTS pada BNEF Summit Bali untuk membantu mendorong pengembangan dan investasi energi terbarukan. di Indonesia
(acd/dna)