Kalah Gugatan di WTO, RI Jalan Terus Genjot Hilirisasi Nikel

ADVERTISEMENT

Kalah Gugatan di WTO, RI Jalan Terus Genjot Hilirisasi Nikel

Aulia Damayanti - detikFinance
Senin, 21 Nov 2022 19:45 WIB
Nikel
Ilustrasi Nikel/Foto: Eduardo Simorangkir
Jakarta -

Pemerintah mengatakan akan tetap menggenjot hilirisasi nikel. Meskipun hasil keputusan akhir World Trade Organization (WTO) perkara larangan ekspor nikel, kebijakan Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah akan berupaya tetap mempercepat pembangunan smelter nikel. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa nikel di Indonesia benar-benar dimanfaatkan.

"Kita lakukan percepatan sehingga pembangunan smelter-smelter ini, supaya jelas nikel ini kita dipakai dimanfaatkan untuk dihasilkan sesuatu," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/11/22022).

Selain itu, percepatan hilirisasi juga untuk membuktikan bahwa bisa berdampak pada nilai tambah negara, penyerapan negara kerja, dan mendorong industri akhir pemakai mineral nikel.

Sebagai informasi, hasil keputusan akhir World Trade Organization (WTO) perkara larangan ekspor nikel ditetapkan bahwa kebijakan Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan WTO.

"Keputusan final panel WTO di atas perkara larangan ekspor Indonesia yang disebut dalam sengketa DS 192 WTO memutuskan bahwa kebijakan pelarangan ekspor dan kewajiban dan pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO," kata Arifin, saat rapat dengan Komisi VII di DPR RI.

Dalam paparannya, tertulis bahwa final panel report dari WTO sudah keluar per 17 Oktober 2022. Hasilnya kebijakan Indonesia itu telah melanggar Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) XX (d) GATT 1994.

Melihat putusan itu, Arifin menilai masih ada peluang untuk banding terkait larangan ekspor nikel kepada WTO. Pemerintah Indonesia juga beranggapan tidak perlu ada perubahan peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai tersebut sebelum ada keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body (DSB).

"Pemerintah berpandangan bahwa keputusan panel belum memiliki keputusan hukum yang tetap, sehingga masih terdapat peluang untuk banding," tuturnya.

Pemerintah juga akan tetap mempertahankan kebijakan hilirisasi mineral (nikel) dengan mempercepat proses pembangunan smelter.

(ada/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT