.webp)
Industri migas menghadapi tantangan baru pasca pandemi COVID-19. Seiring pulihnya ekonomi dunia, kebutuhan energi pun turut meningkat.
Senior Upstream Oil Industry Analyst OPEC Mohammad A. AlKazimi menyebut permintaan energi primer global diperkirakan akan terus tumbuh dalam jangka panjang, meningkat secara signifikan sebesar 23% pada periode hingga 2045. Energi terbarukan pun diprediksi meningkat secara signifikan lebih cepat daripada sumber energi lainnya dengan rata-rata tahunan sekitar 7,1% hingga 2045.
"Penggerak utama permintaan energi di masa depan adalah perkiraan dua kali lipat dalam ukuran ekonomi global dan penambahan sekitar 1,6 miliar orang di seluruh dunia pada tahun 2045. Faktor-faktor lain juga berperan, seperti urbanisasi dan ekspansi kelas menengah, khususnya di negara-negara berkembang, serta kebutuhan mendesak untuk membawa energi ke miliaran yang masih hidup tanpanya," ujarnya dalam acara 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022 (IOG 2022) di Nusa Dua, Bali, Kamis (24/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tantangan ini membuat negara-negara penghasil migas berupaya meningkatkan produksi dan menarik investasi sebanyak-banyaknya, termasuk Indonesia. Apalagi di tengah persaingan untuk mendapatkan sumber daya migas akibat krisis energi yang terjadi saat ini.
Namun, dalam menghadapi persaingan tersebut, diperlukan adanya gebrakan untuk menarik investor migas. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir, pembiayaan global lebih memfokuskan diri pada penurunan emisi karbon. Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan peningkatan investasi di bidang hulu minyak dan gas bumi.
Perbaikan Sistem Perizinan & Regulasi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga, dalam keynote speech-nya, menyebut di tengah situasi politik yang tidak menentu, transisi energi tentunya tidak mudah. Hal ini dilihat dari fluktuasi dan tingginya energi terutama gas sampai saat ini termasuk harga BBM Indonesia. Menurutnya, diperlukan perbaikan terhadap regulasi-regulasi yang dinilai belum cukup efektif.
"Kita melihat beberapa project (migas), termasuk blok Masela keliatan juga mengalami keterlambatan. Bila dipandang belum cukup mendorong pertumbuhan industri migas, tentu bisa dibuka kemungkinan untuk melihat apakah regulasi-regulasi yang ada cukup efektif dalam mendorong (investasi). Bila belum efektif, tentu perlu dilakukan revisi-revisi ke arah perbaikan," katanya.
Terkait hal ini, pemerintah pun telah menghadirkan berbagai terobosan kebijakan dan regulasi guna mendorong investasi hulu, salah satunya melalui melalui fleksibilitas kontrak (Cost Recovery PSC atau Gross Split PSC) dan menawarkan terms and conditions penawaran wilayah kerja migas yang menarik bagi investor, perbaikan sistem perizinan, serta regulasi lainnya.
"Pemerintah menyadari bahwa kegiatan hulu migas di Indonesia saat ini sangat menantang terutama dari segi biaya. Biaya eksplorasi, pengembangan, produksi dan akses ke sumber daya meningkat. Dengan demikian, Indonesia membutuhkan investasi yang lebih masif untuk memacu tambahan produksi migas nasional," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Di sisi lain, pemerintah tengah menyelesaikan revisi Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi agar dapat tuntas menjadi Undang-Undang sebelum 2024. Hal ini penting guna memberikan kepastian hukum dan menarik minat investor di industri hulu migas.
"Pada 2023 saya pastikan UU Migas tuntas. Undang-Undang Migas ini bakal menjadi inisiatif DPR untuk dapat mengakselerasi pembahasan muatan yang termaktub dalam peraturan payung hulu migas nasional," ujar Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.
Sugeng pun menyebut pihaknya kini juga tengah mendorong penyelesaian UU Migas. Menurutnya, akselerasi UU baru migas harus segera dilakukan karena DPR dan Pemerintah juga tengah menyiapkan UU Energi Baru Terbarukan.
Kolaborasi di Bidang Fiskal
SKK Migas bersama Kementerian Keuangan melakukan kolaborasi di bidang fiskal. Mengingat anggaran Pemerintah atau alat fiskal memainkan peran penting bagi Indonesia.
Dalam hal ini, Pemerintah akan terus menggunakan kebijakan fiskal agar dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara kebutuhan akan ketahanan dan kepastian energi, sekaligus mewujudkan komitmen transisi energi yang kredibel.
"Pertama kolaborasi di bidang fiskal, di mana kita tahu untuk menuju target 2030 di dalam me-handle blok-blok yang major, kita tentu saja butuh cost yang lebih tinggi untuk meningkatkan cadangan kita," ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.
"Kementerian keuangan (juga) baru saja launching Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menurunkan pajak, dan lain-lain. Nantinya, harus ada DMO, tax holiday untuk industri-industri yang berinvestasi di tempat-tempat yang sulit sehingga harga gas bisa lebih mengena untuk hulu," katanya.
Genjot Kerja Sama dengan Kontraktor
Di samping itu, Dwi menyebut pihaknya juga telah bekerja sama dengan kontraktor dengan insentif tambahan sehingga suatu lapangan dapat dikembangkan secara ekonomis.
"Kami telah memberikan insentif untuk pengembangan lapangan ExxonMobil Cepu, Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina Hulu Energy Sanga-Sanga, Pertamina Hulu Kalimantan Timur, dan beberapa wilayah kerja lainnya," ungkapnya.
Melalui seluruh upaya ini, Dwi berharap investasi migas di Indonesia dapat meningkat. Mengingat pada tahun 2021, Indonesia mengalami peningkatkan 20% dibanding negara lainnya.
"Untuk 2022, kami sampaikan investasi kita naik 20% dibanding 2021 di tengah-tengah dunia naiknya hanya 5-7%, jadi we are better. Memang posisi indonesia mestinya harus lebih baik, namun butuh waktu untuk meyakinkan," katanya.
"Untuk target tahun 2023, saat ini sedang kita susun work plan and budget-nya, tapi dalam estimasi SKK Migas dengan harga minyak yang masih tinggi kami akan mengejar kenaikan 20% untuk investasi di 2023," tutupnya.
(ega/ega)
