Transisi Energi Nggak Bisa Serampangan, Tahapannya Harus Jelas

ADVERTISEMENT

Transisi Energi Nggak Bisa Serampangan, Tahapannya Harus Jelas

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 06 Des 2022 09:45 WIB
PT PLN (Persero) terus menjalankan sejumlah langkah strategis pembiayaan proyek ramah lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mengakselerasi transisi energi guna mencapai target net zero emission pada 2060 (NZE 2060).
Ilustrasi Transisi Energi
Jakarta -

Misi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi hijau mendapat dukungan penuh dari komunitas global, termasuk organisasi internasional selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, bulan lalu.

Dalam forum tersebut, banyak negara mengapresiasi dan berkomitmen untuk membantu Indonesia dalam pengembangan energi hijau. Sebab, hal ini sejalan dengan arah ekonomi dunia menuju transisi energi.

Akan tetapi, Indonesia dan negara lain patut cermat dalam melakukan transisi energi atau pengembangan energi hijau dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Salah satu aspek utamanya adalah keamana pasokan energi dalam proses transisi tersebut. Jangan sampai karena tergesa-gesa melakukan transisi lalu sumber energi lama langsung ditinggalkan begitu saja. Masalah akan muncul jika tiba-terjadi disrupsi yang mengganggu pasokan energi.

Contoh terbaru adalah dinamika krisis energi yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina sehingga membatasi pasokan gas dan listrik ke sejumlah negara di Eropa.

Pengamat Energi dan Lingkungan Universitas Indonesia (UI) Rosari Saleh mengatakan, transisi energi memang suatu keniscayaan, namun hal itu perlu dilakukan secara bertahap.

Apalagi, negara-negara di Eropa seperti Jerman, Austria, Belanja, dan Italia belakangan memacu importasi energi fosil dalam rangka mengamankan pasokan gas akibat penghentian distribusi oleh Rusia. Bahkan Jerman sebagai salah satu pionir transisi menuju energi terbarukan berencana untuk mengimpor batu bara dari Indonesia sebagai langkah pengamanan pasokan energi.

"Kita harus belajar dari sini. Jangan sampai arah kebijakan yang disusun merugikan negara karena kondisi global sedang krisis, jadi transisi energi harus dilakukan secara bertahap" kata Rosari, Selasa (6/12/2022).

Dia menjelaskan, negara-negara Benua Biru memang sempat agresif melakukan kampanye dan aksi untuk memangkas ketergantungan pada energi berbasis fosil.

Namun faktanya, krisis energi justru mendorong banyak negara itu untuk mencari sumber alternatif di luar Rusia. Pemerintah pun menurutnya perlu mencermati dinamika ini dalam setiap langkah yang ditempuh dalam melakukan transisi energi.

"Apalagi hingga saat ini Indonesia masih sangat diuntungkan dengan energi fosil terutama mineral dan batu bara, termasuk minyak," jelasnya.

Berdasarkan laporan realisasi APBN yang dirilis Kementerian Keuangan, komoditas sumber daya alam (SDA) sejauh ini memiliki kontribusi yang cukup besar pada kas negara. Setoran PNBP SDA hingga Oktober 2022 mencapai Rp203,31 triliun, tumbuh 82,86% (year/on-year/yoy).

Sektor ini juga turut serta menopang surpus neraca perdagangan nasional yang per Oktober 2022 tumbuh 11,45% (yoy).

(hal/dna)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT