RI Kalah Gugatan Nikel di WTO, Bahlil: Sampai di Lubang Jarum Kita Hadapi!

RI Kalah Gugatan Nikel di WTO, Bahlil: Sampai di Lubang Jarum Kita Hadapi!

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 14 Des 2022 19:15 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sejumlah perusahaan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/1/2022). Pemerintah pada Senin (10/1/2022) akan mencabut 2.078 izin usaha tambang batu bara yang sudah diberikan kepada para pengusaha karena para pelaku usaha tersebut tidak pernah memanfaatkan IUP serta tidak pernah menyampaikan rencana kerja kepada pemerintah pemerintah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia/Foto: ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA
Jakarta -

Pemerintah memastikan akan tetap pada pendiriannya untuk menggenjot hilirisasi nikel dan menyetop ekspor dalam bentuk bahan mentah. Meskipun, Indonesia kalah dalam gugatan yang dilayangkan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia tidak akan gentar atas kekalahan yang terjadi. Pemerintah dipastikan akan melakukan banding.

"Pemerintah Indonesia tidak akan gentar sedikitpun untuk menghadapi urusan ini. Sampai di lubang jarum pun kita akan hadapi WTO-WTO ini," kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Indonesia harus menjadi negara berdaulat. Hilirisasi nikel yang dilakukan pemerintah disebut harga mati dalam rangka memberikan nilai tambah.

"Kita akan melakukan banding. Negara kita ini sudah merdeka, nggak boleh ada yang mengintervensi negara kita. Masa yang lain boleh mainkan seperti itu, kita nggak boleh," tegas Bahlil.

ADVERTISEMENT

Bahlil lantas mencontohkan ada sebuah negara adidaya yang menggunakan pajak progresif impor kepada salah satu negara tertentu ketika membangun industri baterai kendaraan listrik. Di saat yang bersamaan ketika industri itu dibangun di negaranya, dia akan memberikan insentif US$ 7.000-8.000.

"Jadi sebenarnya ini cara yang ambigu," tuturnya.

(aid/ara)

Hide Ads