.webp)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) baru saja menggelar rapat bersama para menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. Salah satu yang menjadi topik pembahasan ialah soal kontrak pertambangan di Indonesia.
Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dalam rapat tersebut disinggung beberapa nama perusahaan pertambangan asing mulai dari Freeport hingga BP.
"Kami tadi rapat membahas beberapa hal terkait dengan perpanjangan beberapa kontrak-kontrak karya yang harus dilakukan perhitungan kembali seperti BP kemudian Vale. Kemudian ada juga diskusi tentang bagaimana kelanjutan Freeport. Itu tadi kami diskusikan semuanya," kata Bahlil, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (31/01/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun ia menegaskan, saat ini pihaknya masih dalam tahap diskusi dan kajian tentang perpanjangan kontrak-kontrak tersebut. Bahlil menyebut, hanya satu yang sudah mendapatkan lampu hijau yaitu perpanjangan kontrak dengan BP.
"Masih dalam tahap diskusi karena kita harus mengkaji semuanya. Investasi di bidang minyak maupun di bidang pertambangan itu kan ndak bisa 2 tahun udah mau putus, atau 3 tahun baru kita putuskan. Eksplorasi memakan waktu 10-15 tahun dan itu investasinya harus dilakukan sekarang," ujarnya.
Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo (JokowI) memberi arahan agar semua proses ini dapat berjalan melalui mekanisme hukum yang baik, perhitungan ekonomi yang baik serta harus betul-betul berdampak kepada kepentingan negara dan rakyat.
Bahlil juga menekankan, saat ini yang tengah menjadi fokus utama pemerintah ialah mendorong hilirisasi produk pertambangan. Selaras dengan hal itu, kini pertimbangan menyangkut perpanjangan kontrak juga harus melibatkan BUMN dan BUMD terkait.
"Yang terpenting adalah dari semua produksi, baik itu oil and gas, maupun pertambangan, kita dorong ke hilirisasi," ujar Bahlil.
"Hilirisasi dan keterlibatan BUMN dan BUMD. Jadi nggak bisa lagi kita memberikan opsi perpanjang (kontrak) tapi tidak melibatkan BUMN atau BUMD. Dan harus negara mengambil peran secara maksimal," sambungnya.
(dna/dna)
