Pemerintah nampaknya sangat serius dalam melakukan persiapan kebijakan larangan ekspor timah. Buktinya, Kementerian ESDM sampai membentuk 'tim' untuk mengantisipasi kebijakan tersebut.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, kelompok kerja telah dibentuk sejak 6 bulan lalu untuk mengantisipasi kebijakan larangan ekspor timah.
"Sejak kurang lebih 6 bulan lalu kami di ESDM telah membentuk kelompok kerja untuk mengantisipasi kebijakan larangan ekspor logam timah ini," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII di Jakarta, Senin (1/2/2023).
Dia mengatakan, kelompok kerja ini terdiri dari berbagai lintas instansi. "Terdiri dari kementerian dan lembaga pemerintahan, asosiasi profesi, termasuk Kadin dan lain-lain kita ajak berdiskusi," ujarnya.
Ia pun kemudian mengatakan, persiapan larangan ekspor timah merupakan yang paling serius.
"Kalau boleh berpendapat juga ini adalah persiapan larangan ekspor yang paling serius yang kami siapkan. Sehingga pada gilirannya nanti akan kami laporkan rekomendasi kelompok kerja ini," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pihaknya mendorong investasi yang memberikan nilai tambah. Jokowi mengatakan, hilirisasi sumber daya alam merupakan salah satu prioritas investasi Indonesia.
Jokowi menuturkan, pemerintah akan tetap mendorong hilirisasi meski ada tekanan. "Meskipun muncul berbagai tantangan dalam hilirisasi sumber daya alam kita, kita akan tetap tegak berdiri, kita tidak akan goyah oleh tekanan-tekanan," kata Jokowi dalam video yang ditayangkan pada acara, Saratoga Investment Summit 2023, Kamis (26/1).
Jokowi menyampaikan, pemerintah telah melarang ekspor nikel. Dia menuturkan, larangan ekspor ini akan dilanjutkan pada sejumlah komoditas.
"Kita telah menghentikan ekspor bahan mentah seperti nikel, bauksit dan nanti selanjutnya timah, tembaga dan lain-lain," kata Jokowi.
Simak Video: Jokowi soal Setop Ekspor Bahan Mentah Timah: Baru Dihitung
