Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa kuota bahan bakar minyak (BBM) solar untuk nelayan sudah ada. Namun, kuota solar untuk nelayan jangan sampai bocor ke pihak yang tidak berhak.
"Tadi ada yang bertanya kuota solar buat nelayan, sudah ada kuotanya. Tinggal yang dipastikan jangan kencing ke tempat lain. Supaya apa? Tepat sasaran," tuturnya dalam acara Penandatanganan Kesepakatan bersama serta Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan PT Pertamina Patra Niaga, Kamis (2/2/2023).
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati juga mengungkapkan untuk mendukung kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan akan dilakukan penambahan minimal 30 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di titik-titik yang disepakati bersama KKP. Saat ini sendiri sudah terdapat 387 SPBN yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.
Sinkronisasi data antara pihaknya, koperasi nelayan, serta KKP juga terus dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan terpenuhi dan tepat sasaran.
"Jadi ada tiga hal yang kami akan pastikan untuk kebutuhan BBM bagi nelayan. Pertama adalah ketersediaan. Dari angka tadi yang dibutuhkan sudah masuk dalam kuota 2023. Yang kedua adalah aksesibilitas, ini yang hari ini kita koordinasikan. Serta harga sesuai dan sama di seluruh Indonesia. Dengan digitalisasi kita pastikan subsidi lebih tepat sasaran," ujar Nicke dalam keterangannya, dikutip Kamis (2/2/2023).
Selain itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan kebutuhan bahan bakar nelayan mencapai 3,4 juta kilo liter per tahunnya. Pihaknya, melakukan kerja sama distribusi tepat sasaran agar tidak terjadi kebocoran BBM subsidi. Dengan begitu semua nelayan akan mendapatkan jatah BBM subsidi.
Kerja sama KKP dan Kementerian BUMN ini diakui Trenggono baru langkah awal untuk mendorong produktivitas para nelayan di Indonesia, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
(dna/dna)
