Titah Jokowi ke Erick Thohir Amankan Objek Vital: Bikin Parit Air

Titah Jokowi ke Erick Thohir Amankan Objek Vital: Bikin Parit Air

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Kamis, 09 Mar 2023 23:34 WIB
Erick Thohir menggantikan posisi Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN periode 2019-2024. Proses sertijab jabatan itu pun digelar di Kantor Kementerian BUMN.
Menteri BUMN Erick Thohir.Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian BUMN membangun parit berisi air sebagai buffer zone alias zona penyangga yang membatas objek vital nasional dengan premukiman. Adapun arahan ini diturunkan berkaitan dengan tragedi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang Jumat malam (3/3/2023).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, keberadaan buffer zone sangat penting dalam menjaga keselamatan dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Hal ini pun menjadi salah satu perhatian utama Jokowi pada saat ini.

"Salah satu inisiasi yang sudah diusulkan Bapak Presiden membikin parit air. Kalau air, ada api kan kena air lebih bagus dibandingkan bahan keras. Nah artinya apa, proses ini akan kita lakukan yang utama buffer dulu," kata Erick dalam konferensi pers di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Kamis (9/3/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Erick menegaskan, Depo Pertamina memang akan dipindahkan dari Plumpang ke Pelindo. Hanya saja, proses tersebut membutuhkan waktu cukup lama sehingga buffer zone tetap akan dibangun terlebih dahulu di kawasan Plumpang karena depo masih akan terus beroperasi hingga waktu pemindahan tiba.

"Kalau pemindahan itu perlu waktu. Pelindo harus bikin tanahnya dulu, itu mungkin baru 2024. Lalu Plumpang ditinggalkan? Tidak. ada lubrican, oli yang memang tidak memerlukan pipa seperti BBM. Mungkin lebih aman," kata Erick.

ADVERTISEMENT

Oleh karena itu, menurutnya ekosistem lubrican di kawasan tersebut masih bisa terus dikembangkan setelah depo BBM dipindahkan ke tanah Pelindo. Meski demikian Erick mengatakan, rencana pengembangan lubrican ini masih harus diperhitungkan secara detail dan mendalam.

"Tapi kan itu semua mesti ada hitungan bisnisnya. Makanya Komisi VI (DPR RI) akan memanggil direksi pertamina untuk memaparkan ini. Jadi jangan debat kusir yang tidak penting. Pesan presiden, keselamatan rakyat harus diprioritaskan," imbuhnya.

Lihat juga Video 'Jokowi Resmikan Tambak Udang 60 Hektare Senilai Rp 175 Miliar':

[Gambas:Video 20detik]



Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Di sisi lain, hingga saat ini proses investigasi tragedi Plumpang masih terus berjalan. Menurutnya, ada dua fakta yang paling disoroti dalam perkara ini. Pertama, perihal persoalan tumpang tindih tanah antara Pertamina dengan masyarakat sekitar.

"Ada black and whitenya. 152 hektar. Tetapi sejak tahun 90-an itu tentu ada isu tanah antara masyarakat dan pemerintah. yang itu perlu bantuan pemerintah daerah, nggak bisa Pertamina," ujar Erick.

Kemudian persoalan kedua, menyangkut pentingnya keberadaan buffer zone di kawasan objek vital nasional. Hal ini akan menjadi perhatian khusus dari Kementerian BUMN, tidak hanya di Pertamina, tetapi juga di objek vital nasional lainnya seperti kawasan produksi pupuk.

"Kalau pupuk itu ada amonia, ada asam nitrat, kalau ada apa-apa itu impactnya jauh lebih besar lagi. Yang kita lakukan sekarang mulai memetakan buffer zone untuk kawasan vital seperti kilang, pupuk, ada buffer zone nya," katanya.


Hide Ads