Ada surat yang diberikan oleh PT Pertamina (Persero) kepada keluarga korban kebakaran Depo BBM Plumpang, Jakarta Utara.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto mengungkapkan jika surat itu berisi jika korban tak boleh menuntut Pertamina.
Menanggapi hal itu, dia meminta Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati untuk menjelaskan isi dan maksud dari surat tersebut.
"Kami ingin klarifikasi apakah benar pada saat memberikan santunan, Pertamina juga mengajukan dokumen yang harus ditandatangani oleh masyarakat agar mereka tidak menuntut kepada Pertamina? Mohon jawab, Bu. Tegas aja, Bu. Iya atau tidak bu?" ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina (Persero).
Dalam kesempatan itu, Nicke membenarkan adanya surat yang diberikan kepada keluarga korban. Namun, ia meluruskan surat itu bukan untuk meminta korban tidak menuntut Pertamina.
Nicke menyatakan surat itu sebagai tanda ahli waris utama sudah menerima santunan. Hal itu untuk menghindari orang lain yang mengaku-ngaku ahli waris korban untuk menuntut Pertamina.
"Jadi yang dimaksud dengan ini kita berikan ke ahli waris kan pak. Di dalam beberapa kejadian ada lagi mengaku sebagai ahli waris yang menuntut kepada Pertamina. Maksudnya Pertamina adalah ini diberikan kepada ahli waris dan tidak ada lagi ahli waris yang menuntut. Itu maksudnya pak," jelasnya.
Sampai saat ini korban meninggal akibat kebakaran Depo BBM Plumpang bertambah menjadi 25 orang. Sebelumnya pada Selasa lalu, korban meninggal tercatat 23 orang.
"Kami berduka, yang meninggal dunia ada 25 jiwa. Jadi yang sudah dirawat sudah ada yang akhirnya tidak tertolong. Ini adalah posisi 16 Maret Jam 07.00 pagi," kata Nicke dalam rapat tersebut.
Kemudian dalam paparannya, jumlah yang dirawat inap sebanyak 21 jiwa. Sementara, saat ini sudah tidak ada pengungsi di posko-posko yang disediakan.
(kil/eds)
