.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md bercerita pengalamannya bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif menjumpai praktik mafia tambang. Peristiwa terjadi beberapa waktu lalu ketika Arifin sedang sakit.
"Beberapa waktu yang lalu itu saya punya pengalaman dengan Pak Arifin sebagai Menteri ESDM, saya tidak tahu kalau waktu itu Pak Arifin sedang sakit kena COVID," kata Mahfud seperti dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam RI, Selasa (21/3/2023).
Mahfud bercerita, mulanya ia mendapat laporan dari seorang pengusaha yang mengaku kapalnya ditahan sehingga tak bisa keluar. Padahal, Kementerian ESDM telah memberikan izin kapal yang mengangkut batu bara boleh berlayar kembali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kapal akan mengangkut batu bara ke Hong Kong. Pengusaha itu melapor, jika kapalnya tidak sampai sesuai dengan batas waktu yang ditentukan maka dianggap melanggar kontrak.
"Itu ada saja saja di suatu tempat, kapalnya itu harus dibawa ke Hong Kong. Kalau hari Jumat dia belum sampai berarti melanggar kontrak, puluhan miliar dia rugi. Sehingga dia lapor kalau saya tidak dapat izin berangkat hari ini saya akan tinggalkan kapal ini, dia akan melapor bahwa itu ditahan oleh pemerintah Indonesia," papar Mahfud.
Mahfud pun menghubungi Arifin Tasrif via telepon. Mahfud kemudian menyerahkan identitas kapal yang diminta oleh Arifin.
Tak lama, pengusaha yang melapor mendatangi Mahfud dan mengucapkan terima kasih karena kapalnya sudah dilepas. Bukan hanya kapal pengusaha tersebut, 126 kapal lain juga dilepas. Hal terjadi karena Arifin turun tangan.
"Saudara, sorenya orang yang lapor saya, datang mengucapkan 'Terima kasih pak, terima kasih kapal kami dilepas. Bukan hanya kapal saya, 126 kapal lain langsung dilepas'. Berarti ada 126 kapal ditahan dan dimintai uang untuk berangkat. Untung Pak Arifin turun tangan," jelasnya.
Menurut Mahfud, tahan-menahan seperti itu merupakan bagian dari mafia tambang.
"Dan itu saudara situasi tahan-menahan bagian dari mafia tambang, mafia apa gitu, administrasi di daerah. Saya nggak tahu apakah hadir di sini, diingat aja, pernah ada nggak," ujarnya.
"Artinya apa kita itu kalau di pemerintah pusat sudah jelas kebijakannya dan tindakannya terhadap kasus-kasus konkret. Tapi kadang kala orang 'Wah pemerintah itu korupsi itu dibiarkan'. Kadang kala di bawah masih kaya gitu, tidak berubah," katanya.
Simak juga Video: Momen Gubernur Jambi Marahi Sopir Truk Batu Bara yang Melintas Siang Hari
