.webp)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan pemerintah telah memutuskan PT Freeport Indonesia masih bisa mengekspor tembaga setelah Juni 2023. Sebelumnya, ekspor tembaga direncanakan untuk dilarang pertengahan tahun ini.
Bahkan, dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, ekspor tembaga konsentrat dilarang pada 2023.
Arifin menyatakan, ekspor tembaga diperbolehkan hingga pertengahan tahun depan. Di samping itu, Freeport diminta untuk segera menyelesaikan komitmen pembangunan smelter.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah (ada keputusan). Boleh (tetap ekspor tembaga). Nah, sampai progresnya komitmennya dia menyelesaikan (smelter) dan dia enggak boleh lebih dari pertengahan tahun depan," ungkap Arifin usai melakukan rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/4/2023).
Arifin menjelaskan pembangunan smelter Freeport yang mandek karena pandemi menjadi salah satu pertimbangan ekspor diperbolehkan kembali. Pasalnya, bila smelter belum selesai dan konsentrat tembaga tak bisa diekspor akan memberikan kerugian besar juga bagi pemerintah karena memiliki porsi saham besar di Freeport.
Tanpa smelter, tembaga tak bisa dihilirisasi untuk mendapatkan nilai tambah. Di sisi lain, pemerintah pun bisa kehilangan keuntungan besar dari ekspor tembaga mentah.
"Ya kan kita tahu bahwa dalam pembangunan itu kan terkendala ada pandemi yang menjadi bahan konsiderasi kita. Karena kalau disetop (ekspor tembaga) sama sekali kan juga MIND ID itu sahamnya 51% itu Indonesia sudah 51% sahamnya. Dampaknya akan lebih banyak ke kita. Jadi ya kita udah cari jalan keluarnya," papar Arifin.
Dia mengatakan kendala pembangunan smelter Freeport memang sangat besar karena pandemi COVID-19. Pembangunan mandek karena kontraktor Jepang tak bisa bekerja.
"Kita consider kendala yang dihadapi pembangunannya. Kan waktu COVID, dia kontraktornya Jepang. Jepang aja berapa tahun aja itu lockdown-nya. Memang pengerjaan engineering-nya agak sulit berprogres. Kalau engineering nggak progress pembelian materi procurement-nya juga nggak berprogres," ungkap Arifin.
Ketika ditanya apakah keputusan ini dapat melanggar UU Minerba, Arifin cuma bilang keputusan diambil atas adanya force majeur karena pandemi COVID-19. "Kan ada masalah force majeur itu, kan memang pandemi dampaknya begitu kan. Kan virus membahayakan," ujar Arifin.
Selain Freeport, Arifin mengatakan pemerintah juga mulai meninjau apakah Amman Mineral sebagai perusahaan lain yang mengekspor tembaga konsentrat masih boleh melakukan ekspor setelah Juni 2023 atau tidak.
"Itu di sana ada juga Amman, sama kok tembaga. Ya tadi kan progres (smelter) sampai berapa dulu, ini akan ditinjau minggu depan. Kan yang ada copper (tembaga) cuma dua, Amman dan Freeport," kata Arifin Tasrif.
Tonton juga Video: Dukungan Freeport pada Tranformasi Ekonomi RI
