.webp)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mendapat banyak kritik dari para Anggota Komisi VII DPR RI. Adapun kondisi ini merupakan buntut dari penurunan target produksi minyak atau lifting minyak 2024.
Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI, Arifin menyampaikan usulan asumsi makro sektor ESDM dari sisi pemerintah. Salah satunya ialah asumsi makro untuk besaran lifting minyak bumi dan gas (migas) sebesar 1.596-1.706 ribu barrels oil equivalent per day (BOEPD).
"Mencermati realisasi sampai bulan Mei 2023 dan outlook 2023 lifting migas, 2024 diusulkan sebesar 1,596 juta barel sampai dengan 1,706 juta barel," kata Arifin, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Arifin pun merincikan, besaran tersebut terdiri atas lifting minyak bumi 597-652 ribu barrel oil per day (BOPD), dan lifting gas sebesar 999-1.054 ribu BOPD. Selain itu, asumsi dasar cost recovery diusulkan sebesar US$ 8,5-8,6 miliar.
"Potensi tambahan produksi minyak bumi 2024 antara lain kemudian kandidat dari Tangguh dan optimasi lapangan di PHKT (Pertamina Hulu Kalimantan Timur OPL," imbuhnya.
Di sisi lain, angka tersebut menuai kritikan dari sejumlah anggota Komisi VII DPR RI. Salah satunya ialah lantaran ESDM diketahui telah merevisi besaran target produksi migasnya untuk RAPBN 2024 lewat paparannya.
"Tadi kami maksimum 625 ribu (BOPD), tapi kami sepakat 610-640 (BOPD). Gasnya sama seperti yang kita sepakati 1.030 dan 1.036 (ribu BOEPD)," imbuhnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menyoroti besaran angka yang mengalami perubahan tersebut. Dalam hal ini, sebelumnya Arifin menyebutkan kalau besaran angka batas atas lifting minyak mencapai 652 ribu BODP. Namun tiba-tiba berubah menjadi 625 ribu BOPD.
"Tadi kan dari Kementerian ESDM 652 ribu (BOPD) dan bukan 625 ribu (BOPD). Itu data Kementerian ESDM atau bukan?," katanya.
Menanggapi hal ini, Arifin mengatakan, besaran 652 tersebut merupakan typo. Dalam hal ini, pihaknya telah merevisi target produksi minyaknya pada kisaran 610-640 ribu BOPD.
Jawaban tersebut pun lantas mendapat kritikan dari Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Menurutnya, Arifin harus berhati-hati dalam berucap. Apabila ia menyebut kesalahan tersebut merupakan typo, Arifin sendiri bisa disebut melakukan kebohongan publik. Pasalnya, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, asumsi dasar produksi minyak pada 2024 sebesar 597-652 ribu BOPD.
"Kita bisa mengubah sesuai kesepakatan, tapi tidak boleh menyebut dokumen ini typo," ujar Mulyanto.
Tidak hanya itu, Komisi VII DPR RI juga turut menyoroti angka cost recovery yang terus mengalami peningkatan, sementara angka target produksi minyak sendiri terus mengalami penurunan atau seolah bertumbuh pesimis. Karena itulah, DPR mengajukan besaran angka yang lebih tinggi untuk target lifting atau produksi minyak bumi.
"Untuk lifting minyak bumi usulan Komisi VII sebesar 630-660 ribu (BOPD). Bagaimana Pak Menteri?," kata Pimpinan Rapat yang juga sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman.
Atas komentar-komentar tersebut, Arifin mengatakan, memang lifting minyak bumi RI terus mengalami tren penurunan lantaran menemui sejumlah kendala di lapangan. Pihaknya pun sudah melakukan sejumlah langkah, termasuk dengan memberikan insentif untuk aktivitas pengeboran.
"Karena sumur-sumur yang ada ini sumur yang tua, sudah ada kerja sama dengan perusahaan dari Amerika yang ahli untuk itu, 8-10 tahun lagi baru kelihatan. Sekarang ini negosiasinya berjalan cukup lancar," ucap Arifin.
(eds/eds)
