.webp)
Program bagi-bagi rice cooker atau penanak nasi gratis belum bisa terlaksana tahun ini, pasalnya Kementerian ESDM belum mendapat persetujuan alokasi anggaran dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Program itu dibuka peluang untuk dijalankan di 2024.
Demikian kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada wartawan usai rapat kerja pengambilan keputusan mengenai Asumsi Dasar dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
"Kan sekarang sudah di pagu alokasi, dialokasinya mungkin ditolak, nanti dibicarakan di DPR setelah Presiden (Joko Widodo) menyampaikan RAPBN, kita bicara di pagu anggaran. Jadi masih terbuka kemungkinan. Ya, masih bisa (program rice cooker gratis berjalan)," kata Suharso.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Kementerian ESDM mengadu ke DPR bahwa program rice cooker gratis belum bisa diimplementasikan tahun ini karena belum ada alokasi anggaran. Anggaran tersebut belum disetujui Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan Bappenas dan Kemenkeu baru bisa merestui eksekusi program ini karena belum ada surat tertulis dari DPR, khususnya Komisi VII.
"Kami laporkan bahwa saat ini program clean cooking belum bisa dieksekusi dikarenakan Bappenas menginginkan adanya surat tertulis dari DPR RI yang ditujukan ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri PPN/Bappenas (Suharso Monoarfa) bahwa ESDM memiliki program clean cooking di tahun anggaran 2023," ujarnya dalam rapat kerja Komisi VII, Selasa (6/6).
Jika sudah direstui, Kementerian ESDM bisa segera mengalokasikan anggaran rice cooker gratis pada 2024 mendatang.
"Semoga dalam kesimpulan rapat hari ini dan minggu depan dimasukkan adanya program clean cooking sehingga kami akan dapat eksekusi program tersebut," jelasnya.
Kementerian ESDM sendiri berencana membagikan rice cooker gratis untuk 474.660 rumah tangga pada 2023. Ini diberikan untuk seluruh rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi.
Sebanyak 50% dari rencana ditargetkan untuk rumah tangga yang tersebar di Pulau Jawa-Madura-Bali (Jamali). Pasalnya, saat ini wilayah tersebut yang memiliki kapasitas listrik memadai, bahkan over capacity.
(aid/rrd)
