.webp)
Komisi XI DPR RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar rapat tertutup terkait rencana pelaksanaan bursa karbon di Indonesia. Apa hasilnya?
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan Komisi XI DPR RI sangat mendukung bursa karbon. Dalam kesempatan itu diakui terdapat beberapa masukan yang telah ditampung.
"(Hasil rapat) sangat mendukung, beberapa inputan kita tampung, sangat positif sekali," kata Inarno usai rapat di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melihat dukungan itu, Inarno menyebut peluncuran bursa karbon masih sesuai jadwal yang diharapkan yakni September 2023. Sebelum itu akan diterbitkan terlebih dahulu peraturan OJK (POJK) sebagai aturannya.
"Mudah-mudahan on schedule yah semuanya, September dong. POJK secepatnya, kan masih ada proses-proses di Kemenkumham dan segala macam," tuturnya.
Inarno menyebut sampai saat ini belum ditunjuk pihak yang akan menjadi penyelenggara bursa karbon. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), disebutkan bahwa bursa karbon hanya dapat diselenggarakan oleh penyelenggara pasar yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
"BEI? Kok? Nggak, nggak ada kaitannya. Belum (ditentukan), yang penting POJK-nya dulu insyaallah secepatnya (selesai)," bebernya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pada perdagangan awal yang akan dilakukan di antaranya peluncuran perdagangan hasil dari result based payment (RBT) 100 juta ton CO2. Dalam hal ini sedang difinalisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Secara paralel tentu saja persiapan yang dilakukan pemerintah akan sangat menentukan karena hal itu berarti secara paralel juga pemerintah menyiapkan seluruh perangkat untuk sistem registrasi nasional, lalu sertifikasi penurunan emisi," ujarnya dalam konferensi pers rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor LPS, Jakarta, Senin (8/5).
Lihat juga Video 'Pansel Serahkan 6 Nama Calon Dewan Komisioner OJK ke Jokowi':
