Anggaran Program Bagi-bagi Rice Cooker Gratis Masih Diblokir!

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik) Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu buka suara soal rencana pemerintah membagi-bagi rice cooker gratis. Dalam perjalanannya, wacana bagi-bagi rice cooker gratis 'timbul-tenggelam'.

Jisman menyebut anggaran untuk program tersebut masih diblokir. Program tersebut juga harus mendapat semacam surat kesepakatan rapat dari Banggar DPR RI, khususnya terkait anggaran.

"Sekarang ini saya dengar anggarannya masih diblokir," ujarnya saat ditemui di The Westin Jakarta, Rabu (2/8/2023).

"Kemudian kelihatannya perlu ada semacam surat atau kesepakatan rapat dari Banggar. Karena kan mereka yang menentukan anggaran tersebut bisa dilaksanakan atau tidak," tambahnya.

Ia menyebut dibutuhkan dana sekitar Rp 340 miliar untuk program tersebut. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk 680 ribu rice cooker.

"Kemarin itu kan sudah ditentukan ada Rp 340 miliar. Di 680 ribu unit ya. Tapi mungkin ada penyesuaian nanti. Tapi intinya kita lagi balap-balapan ini. Kita lagi menunggu trilateral meeting," jelasnya.

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut status anggaran program bagi-bagi rice cooker diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam catatan detikcom, Jumat (9/6/2023), pada kesimpulan rapat antara Komisi VII dan Eselon I Kementerian ESDM yang berlangsung pada Selasa (6/9) lalu tertulis, program clean cooking untuk rumah tangga dapat direalisasikan mulai tahun anggaran 2023.

"Komisi VII DPR Rl menyetujui program Kementerian ESDM Rl yaitu 'Clean Cooking untuk Rumah Tangga' agar dapat segera direalisasikan mulai Tahun Anggaran 2023 yang dapat bermanfaat langsung kepada masyarakat," bunyi kesimpulan tersebut.

Dalam rapat, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengatakan, program rice cooker belum bisa dieksekusi di tahun 2023 karena Kementerian PPN/Bappenas menginginkan surat tertulis dari DPR yang ditujukan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

"Kami laporkan bahwa saat ini program clean cooking belum bisa dieksekusi dikarenakan Bappenas menginginkan adanya surat tertulis dari DPR RI yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas bahwa Kementerian ESDM memiliki program clean cooking di tahun anggaran 2023 atau dalam kesimpulan rapat hari ini dan kesimpulan rapat kerja minggu depan dimasukkan adanya program clean cooking sehingga kami bisa segera nanti mengeksekusi program tersebut," paparnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, program ini akan dibicarakan di DPR setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan RAPBN 2024. Menurut Suharso, masih ada kemungkinan program ini berjalan.