.webp)
BPH Migas mendorong geliat perekonomian wilayah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) melalui penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Adapun upaya ini telah dilakukan pemerintah sejak tahun 2017.
Seperti diketahui, kebijakan BBM Satu Harga bertujuan untuk mendekatkan masyarakat dengan infrastruktur BBM yang merupakan kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pelaksanaannya diharapkan dapat tepat sasaran.
"Tujuan BBM Satu Harga adalah mendekatkan masyarakat dengan infrastruktur BBM yang merupakan kebutuhan sehari-hari. Kalau dulu, masyarakat harus jauh sekali jika ingin membeli BBM, sekarang sudah ada di sekitar mereka. Ini luar biasa, keberadaan BBM Satu Harga ini diharapkan bisa menggerakkan ekonomi. Karena itulah, kita harus jaga betul BBM yang dijual ini tepat sasaran," ujar Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini disampaikannya dalam Peresmian 11 Penyalur BBM Satu Harga Cluster Nusa Tenggara yang dipusatkan di SPBU 5685806, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (24/11/2023).
Saleh menjelaskan pengawasan agar pendistribusian BBM tepat sasaran bukan hal mudah. Hal ini membutuhkan dukungan dan kerja sama pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH), Badan Usaha Penugasan, masyarakat dan pihak terkait lainnya agar pemanfaatan BBM Satu Harga sesuai peruntukannya.
"BPH Migas bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengatasi penyalahgunaan BBM Satu Harga. Hal yang paling penting juga adalah partisipasi masyarakat untuk melaporkan ke pihak berwajib atau ke helpdesk BPH Migas melalui WA di nomor 081230000136. Masyarakat harus sadar bahwa hanya mereka yang berhak yang boleh mengkonsumsi BBM subsidi. Pemerintah melalui BPH Migas ingin menjadikan BBM Satu Harga untuk hal-hal produktif yang dapat meningkatkan nilai tambah di masyarakat, dan menggeliatkan perekonomian masyarakat," papar Saleh.
Sementara Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra mengajak putra daerah berpartisipasi aktif mendorong pembangunan BBM Satu Harga.
"Kita mendorong supaya putra daerah berpartisipasi dalam melakukan investasi pembangunan penyalur BBM Satu Harga dan kalau sekarang kita lihat, hampir semuanya putra daerah yang melakukan investasi untuk membangun wilayahnya," ungkap pria yang akrab disapa Tiko ini.
Tiko menilai dukungan investasi untuk membangun wilayah 3T akan mendorong perekonomian di daerah seperti di wilayah perkotaan. Pasalnya, masyarakat mendapatkan haknya memanfaatkan BBM bersubsidi, baik pertalite maupun solar.
"Dengan pendirian BBM Satu harga di daerah 3T di Nusa Tenggara Timur ini kita ingin perekonomian mulai digerakkan dari wilayah 3T, di mana hasil daerah seperti vanili, cengkeh, kacang mete, kacang-kacangan, dan ikan dibawa ke kota-kota besar yang ada di Bali, Lombok, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan wilayah lainnya. Melalui ketersediaan BBM subsidi, kegiatan ekonomi dapat didukung dengan baik, serta transportasi masyarakat juga berjalan bagus. Distribusi hasil bumi dan perikanan dapat dibawa keluar daerah 3T, sehingga perekonomian akan bergulir dan tumbuh. Itulah yang diharapkan oleh kita semua bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya di daerah-daerah seperti Jawa, tetapi juga di wilayah 3T," sambungnya.
Di sisi lain, Penjabat Bupati Alor Alor Zeth Soni Libing menyambut baik pembangunan penyalur BBM Satu Harga. Sebab, kini masyarakat Alor lebih mudah mendapatkan BBM dengan harga yang sama dengan daerah lainnya.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Alor dan 318 ribu masyarakat Kabupaten Alor, kami menyampaikan suka cita yang dalam dan terima kasih yang tulus kepada Kementerian ESDM, BPH Migas dan Pertamina karena telah membangun penyalur BBM Satu Harga. Semua aktivitas masyarakat membutuhkan BBM dan program ini menjawab kebutuhan kami yang berada di 3T di mana karakteristik geografisnya sangat mempengaruhi harga BBM. Masyarakat Alor sebagian tinggal di pulau-pulau dan ketiadaan BBM atau ketika harus membeli BBM dengan harga mahal, tentu menyulitkan kehidupan masyarakat. Kehadiran BBM Satu Harga sangat membantu kami," ungkap Zeth.
Zeth berharap pembangunan BBM Satu Harga di wilayahnya dapat ditambah lagi karena manfaatnya yang besar dalam mendukung perekonomian masyarakat.
"Kami masih butuh sekitar 4 titik BBM Satu Harga untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Alor," sebutnya.
Sementara Eksekutif General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Dwi Puja Ariestya mengatakan pembangunan BBM Satu Harga merupakan salah satu upaya PT Pertamina dalam mendorong program pemerintah, terutama meningkatkan perekonomian suatu daerah.
"Dengan adanya lembaga penyalur BBM Satu Harga ini, Pertamina berharap bisa berperan langsung dalam peningkatan penyediaan energi yang berkeadilan, serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat 3T," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Program BBM Satu Harga merupakan salah satu Program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hingga 2024, ditargetkan dapat dibangun 583 penyalur BBM Satu Harga.
Peresmian penyalur BBM Satu Harga di Alor merupakan bagian dari peresmian 51 penyalur BBM Satu Harga yang dilakukan serentak tanggal 24 November 2023 dan dipusatkan di empat titik yaitu di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk wilayah Maluku dan Papua (26 penyalur). Selanjutnya di Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk wilayah Nusa Tenggara (11 penyalur). Selain itu, di Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi (5 penyalur), serta Aceh Besar, Provinsi Aceh untuk wilayah Sumatera (9 penyalur).
Turut hadir pada peresmian ini Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono, Staf Ahli Bupati Sumba Tengah Lukas Woli dan perwakilan tokoh masyarakat Alor. Adapun 11 penyalur BBM Satu Harga Cluster Nusa Tenggara yang diresmikan antara lain:
1. SPBU 5684324 di Maronge, Kab. Sumbawa, Prov. Nusa Tenggara Barat.
2. SPBU 5685806 di Alor Barat Laut, Kab. Alor, Prov. Nusa Tenggara Timur.
3. SPBU 5685330 di Amfoang Selatan, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur.
4. SPBU 5685904 di Rote Barat, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur.
5. SPBU 5685506 di Mollo Utara, Kab. Timor Tengah Selatan, Prov. Nusa Tenggara Timur
6. SPBU 5686409 di Nangaroro, Kab. Nagekeo, Prov. Nusa Tenggara Timur.
7. SPBU 5686605 di Lebatukan, Kab. Lembata, Prov. Nusa Tenggara Timur.
8. SPBU 5686724 di Sano Nggoang, Kab. Manggarai Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur.
9. SPBU 5685507 di Boking, Kab. Timor Tengah Selatan, Prov. Nusa Tenggara Timur.
10. SPBU 5687203 di Umbu Ratu Nggay, Kab. Sumba Tengah, Prov. Nusa Tenggara Timur.
11. SPBU 5685331 di Kupang Barat, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur.
(prf/ega)
