Semua tim sukses calon presiden (capres) - calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024 menegaskan tidak menerima dana kampanye dari aktivitas tambang ilegal. Mereka mendorong aparat hukum mengusut tuntas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut.
Awalnya dalam agenda Menakar Masa Depan Energi yang Berkeadilan di Kawasan Industri Berbasis Nikel yang terlaksana di Hotel Le Meridien, Sudirman, Jakarta Pusat, seorang mempertakan mempertanyakan komitmen ketiga pasangan capres-cawapres terhadap aktivitas tambang ilegal. Pasalnya, PPATK sempat mengungkit adanya indikasi aktivitas gelap tersebut untuk membiayai kampanye di masa pemilu.
"Ada temuan dana kampanye berasal dari tambang ilegal nikel, batubara, dan emas. Bagaimana komitmen ketiga capres soal perubahan iklim jika ada (kabar) aliran dana dari tambang ilegal?" ucapnya Selasa (9/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Edi Sutrisno, menegaskan pihaknya tidak pernah menerima dana kampanye dari aktivitas tambang ilegal. Ia mengatakan bahwa kesimpulan ini diperoleh dari analisis internal yang dilakukan TPN Ganjar-Mahfud.
"Dalam analisis cepat kami alhamdulilah (dana tambang ilegal) gak masuk kepada capres kami. Yang pasti di 03 tidak masuk dan sudah kami pastikan. Kami mendorong dan mendukung (itu) segera dibuktikan," tegasnya.
Penanggap kedua yakni Juru Bicara TKN Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Eddy Soeparno, juga mengatakan hal serupa. Ia memastikan TKN tidak menerima dana dari tambang ilegal, seluruh laporan awal dana kampanye pun sudah dilaporkan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) KPU.
"Jadi sudah bisa dilihat di situ. (Sikadeka) itu adalah disclosure yang kita berikan,itu disclosure publik yang bisa langsung bisa dilihat. Tidak ada aliran-aliran dana yang diindikasikan masuk dari sumber-sumber yang ilegal," jelasnya.
Sementara terkait temuan PPATK, Eddy mendorong agar lembaga tersebut menindaklanjuti temuan kepada aparat hukum.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Cak Imin (AMIN), Irvan Pulungan, juga menyampaikan hal senada. Ia menjamin seluruh pendanaan kampanye Timnas AMIN tidak berasal dari tambang ilegal.
Dalam konteks laporan keuangan dana kampanye Irvan pun menjelaskan pihaknya juga sudah melaporkan hal itu ke Sikadeka KPU.
"Kami sudah melalukannya sesuai peraturan perundang-undangan dan kami sudah mengecek tidak ada dana dana tersebut yang masuk dan mengalir ke kami. Kami melihat itu temuan dari PPATK yang dilalporkan pada pihak berwajib, silahkan ditelusuri, silahkan lakukan penegakan hukum sesuai peraturan," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebut adanya dana ilegal yang mengalir untuk membiayai kampanye. Ivan menyebut dana tersebut salah satunya hasil dari tambang ilegal.
"Waktu itu pernah kita sampaikan indikasi dari illegal mining (tambang ilegal), dari macem-macem lah," katanya saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (14/12/2023).
Ivan mengatakan hasil temuan itu sudah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya kontestasi politik harusnya beradu gagasan visi dan misi, bukan adu kekuatan uang.
Ia menjelaskan jumlah transaksi mencurigakan terkait pemilu diperkirakan menyentuh triliunan rupiah. Namun, Ivan tidak merinci jumlah pastinya.
Ivan pun memastikan pihaknya bakal memonitor aliran uang dalam pemilu, seperti yang dilakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini juga sesuai keinginan komisi III sebagai mitra kerja PPATK.
"Ya memang keinginan komisi III, PPATK bisa potret semuanya. Kita lakukan sesuai kewenangan. (Mengawasi) itu memang sudah tugas PPATK sejak 2014, 2019, dan sekarang kita lakukan itu," jelasnya.
Simak juga Video 'Rincian Dana Kampanye Capres-Cawapres Pilpres 2024':