.webp)
BPH Migas menargetkan pengaturan pembelian solar dan Pertalite itu diterapkan paling cepat Agustus. Namun, dia menuturkan, revisi Perpres tersebut merupakan kewenangan kepala negara.
"Sebenarnya kami mempunyai target dari BPH sendiri kami ingin itu mulai bulan Agustus atau paling lambat September itu sudah bisa diberlakukan. Tapi tentu saja kewenangan itu bukan di kami karena itu Perpres, jadi kami tunggu saja dipanggil untuk melakukan pembahasan itu," terangnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Faktanya, hingga ganti tahun 2023 pengaturan pembelian Pertalite tak terealisasi. Pada awal tahun 2023, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menjelaskan, prakarsa revisi aturan itu tengah dialihkan di bawah Kementerian ESDM dari sebelumnya di kementerian lain. Untuk perpindahan prakarsa itu diperlukan proses administrasi.
Dia mengatakan, proses perpindahan itu tengah berjalan. Pihaknya juga telah menyerahkan draft revisi Perpres ini.
"Saat ini prakarsanya sudah berada di kementerian ini, sebelumnya di kementerian lain. Karena prakarsanya berpindah diperlukan proses administrasi. Itu sudah disampaikan saat ini sedang proses, termasuk draftnya juga sudah disampaikan ke yang berwenang," katanya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM Jakarta, Senin (30/1/2023) lalu.
Saat itu, dia mengatakan, belum ada informasi jika revisi itu dilanjutkan. Proses yang tengah berlangsung ialah perpindahan prakarsa.
"Saat ini kita masih, itu belum ada statement resmi bahwa itu sudah bisa dilanjutkan. Jadi kita posisinya adalah kita sudah menyerahkan apa yang dibutuhkan untuk proses perpindahan prakarsa," ujarnya.
Tutuka mengatakan, secara substansi isi revisi sudah final. Namun kembali dia mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu keputusan resmi mengenai pemindahan prakarsa.
"Tentang substansinya saya kira kita sudah final. Dan itu karena kita belum mendapatkan wewenang atau keputusan resmi bahwa prakarsa ada di Kementerian ESDM kita masih menunggu dalam hal ini," ujarnya.
Singkat cerita, wacana pengaturan pembelian Pertalite pun kemudian timbul tenggelam. Kabar terbaru, pemerintah berniat mengatur pembelian Pertalite tahun ini.
(acd/ara)
