Jakarta -
Program pembagian alat masak listrik (AML) atau rice cooker gratis mendapatkan kritik dari anggota Komisi VII DPR RI. Salah satu anggota Komisi VII DPR bahkan ada yang meminta Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu dicopot.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM, Senin (25/3) kemarin.
Mulanya Nasir mengkritik terkait komunikasi yang dibangun Kementerian ESDM khususnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan Komisi VII. Berdasarkan pantauannya tidak ada dari pihak Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang turun ke lapangan untuk mengecek kelangsungan program tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mungkin pimpinan kirimkan surat ke BPK untuk audit proyek ini karena tidak tepat sasaran dan kenapa diciptakan proyek yang tidak punya tanggung jawab ini? Karena kita tidak menemukan komunikasi antara Komisi VII dan Kementerian Ditjen Gatrik. Yang bertanggung jawab siapa? penanggungjawabnya, siapa pimpro, siapa yang ditugaskan dari Kementerian ESDM yang ada di lapangan untuk bersama-sama komisi VII menerima barang tersebut?" kata dia, dikutip Selasa (26/3/2024).
Lalu Nasir mencecar dengan pertanyaan siapa pihak yang ditunjuk oleh Dirjen Ketenagalistrikan untuk memantau atau terjun langsung dalam pembagian rice cooker ke masyarakat. Dia memaksa untuk disebutkan namanya.
"Siapa? Kemarin saya telepon dan apa jawabannya? Di bawah dia siapa yang tanggung jawab dan siapa di lapangan seperti EBT ini? Ini barang anggaran negara. Saya tanya siapa yang terima barang kementerian yang ada di lapangan, sebut namanya!" ujar Nasir.
Kemudian, Jisman menjawab bahwa dirinya harus mengecek ulang terkait detail siapa pihak yang diutus di lapangan terkait penyaluran rice cooker.
"Mohon maaf kami crosscheck pak," kata Jisman.
Simak Video 'Cek Syarat Penerima Rice Cooker Gratis dari Pemerintah':
[Gambas:Video 20detik]
Anggota DPR minta Dirjen Kementerian ESDM diganti. Cek halaman berikutnya.
Jisman juga menjelaskan bahwa penyaluran memang diserahkan kepada PT Pos untuk ke seluruh Indonesia. "Izin pak pengadaan di kami kemudian pendistribusiannya karena ini jauh sekali jadi kita berikan ke PT pos untuk dilakukan kontrak," terang Jisman.
Nasir tidak puas dengan jawaban Jisman. Ia menyampaikan bahwa Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu harus dicopot dan diganti karena menurutnya tidak bisa mempetanggungjawabkan program rice cooker gratis tersebut.
"Melalui forum ini Dirjen ini harus diganti karena nggak bisa jalankan regulasi anggaran. Anda buat anggaran main-main karena ini utang negara. Jangan main-main. Semua regulasi di dapil kami jadi masalah, kelimpungan kami lihatnya. Ditelepon, udah dibagi dan kami tidak dikonfirmasi tentang barang ini," ujar Nasir.
Program Rice Cooker Dipolitisasi
Anggota Komisi VII menyoroti aturan perlunya tanda tangan kepala desa yang memuat persetujuan data calon penerima rice cooker gratis. Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDIP Mercy Chriesty mengatakan, syarat tersebut membuat tambah sulit karena syarat itu jadi bersinggungan dengan politisasi .
"Urusan dengan persetujuan kepala desa, maksudnya apa urusannya? Tapi kita mencoba memenuhi semua kriteria itu, yang terjadi kades-kades ini semua melihat kami sebagai anggota DPR berdasarkan partai-partai kami. Program kami jadi terdiskriminasi karena beda pilihan politik dengan kades, karena Kades takutnya kepada Bupati Walikota yang tidak sama benderanya dengan kita," kata dia.
Hal ini juga dikeluhkan oleh Anggota Komisi VII DPR Fraksi Golkar Bambang Patijaya, yang mengatakan implementasi syarat tanda tangan kepala desa sangat sulit dilakukan. Ia mengamini keterangan Mercy soal adanya politisasi.
"Pak, program ini kalau menurut saya masalahnya itu validasi, kemudian ketika kita proses pendistribusiannya minta tanda-tangan susah setengah mati. Jika program masyarakat dipolitisasi saya mendapati kabupaten tertentu lurahnya menolak untuk tanda tangan, karena bupatinya beda bendera dengan saya. Ini kan repot," pungkasnya.
Simak Video 'Cek Syarat Penerima Rice Cooker Gratis dari Pemerintah':
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
