.webp)
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan perkembangan tentang rencana penambahan kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI).
Saat ini, proses negosiasi untuk menambah kepemilikan saham sebesar 10%, sehingga menjadi total 61% masih berjalan. Bahlil mengatakan, saat ini pemerintah masih menunggu rampungnya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Menurut Bahlil, apabila PP tersebut telah rampung, maka proses negosiasi antara pemerintah dengan Freeport Indonesia terkait penambahan 10% saham bisa diselesaikan. Dengan demikian, porsi kepemilikan RI semakin besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Freeport kita tunggu PP-nya ya. Kalau sudah selesai aturannya, kita selesaikan (negosiasi). Nanti kalau belum selesai (PP), saya lagi yang dipersoalkan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2024).
Penambahan kepemilikan saham ini merupakan salah satu syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport Indonesia usai 2041. Proses negosiasi saham ini terbilang sudah berjalan cukup lama yakni sejak tahun lalu.
Sebelumnya, Jokowi sempat buka-bukaan bahwa proses negosiasi penambahan saham di Freeport Indonesia ini berjalan sangat alot.
"Ya namanya negosiasi udah lama ini, ya alot. Bukan alot, alot banget," ungkap Jokowi di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).
Hal ini pun dibenarkan oleh Bahlil. Dalam menyelesaikan proses ini, Jokowi juga berpesan negosiasi ini harus memberi manfaat kepada pemerintah dan masyarakat.
"Oh iya negosiasi kan, biasa lah. Kalau dalam negosiasi kan bapak presiden memerintahkan kita harus manfaat untuk pemerintah dan rakyat Indonesia lebih banyak," ujar Bahlil di DPR, Jakarta, Senin (1/4/2024).
Bahlil percaya yang ditargetkan oleh Jokowi bisa dicapai. "Jadi ya kita harus bernegosiasi, dan insyaallah apa yang ditargetkan bapak Presiden bisa kita melakukan," tuturnya.
(shc/ara)
