.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung merespons dampak konflik antara Iran dan Israel. Pagi ini di hari pertama kerja setelah libur panjang Lebaran, Jokowi langsung mengumpulkan menterinya di Istana Negara untuk mengantisipasi dampak-dampak yang terjadi dari konflik yang memanas di timur tengah.
Dampak memanasnya konflik ke perekonomian menjadi salah satu bahasan utama. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan dampak yang pertama harus diantisipasi adalah lonjakan harga minyak dunia yang terjadi.
"Dari sisi Perekonomian kita melihat tentu ada lonjakan harga minyak imbas serangan Israel ke iran di kedutaan Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan Iran," ungkap Airlangga setelah melakukan rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, ada juga dampak kenaikan harga logistik yang harus diantisipasi. Menurutnya operasional pengiriman barang di Selat Hormuz dan Laut Merah berpotensi besar terdampak konflik. Biaya logistik kemungkinan bakal meroket dalam waktu dekat.
"Dari segi ekonomi Laut Merah dan selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz 33 ribu kapal minyak dan Laut Merah 27 ribu. Dan peningkatan freight cost menjadi salah satu yang harus dimitigasi," sebut Airlangga.
Selanjutnya dampak plus minus pada sektor perdagangan riil juga menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya dengan dampak depresiasi nilai tukar dan kenaikan harga produksi hal ini bisa membuat harga barang-barang yang diimpor akan melonjak. Namun, dampak positifnya produk-produk yang diekspor dari dalam negeri bisa naik harganya.
Menurut Airlangga seiring dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah, banyak investor yang mulai mencari instrumen safe haven. Mulai dari emas hingga memegang Dolar Amerika Serikat, hal ini lah yang membuat nilai tukar Rupiah bisa melemah.
"Sektor riil dampak depresiasi nilai tukar dan kenaikan ini salah satu yang dilihat dan tentu sangat berpengaruh terhadap impor dan efek eksportir mendapatkan devisa lebih banyak. Tentu plus minus harus diperhatikan," beber Airlangga.
Airlangga bilang pelemahan nilai tukar Rupiah dan IHSG memang sudah terjadi namun nilainya masih belum signifikan dibandingkan banyak negara. Sayangnya dia tidak memaparkan datanya sebagai perbandingan.
Yang jelas, pemerintah saat ini akan melakukan beberapa kebijakan antisipatif. Antara lain menjaga bauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN, dan memonitor kenaikan harga logistik dan minyak bumi
"Pemerintah juga akan terus melihat reform struktural dan menjaga ekspektasi investor dan juga memperkuat daya saing dan juga menarik investasi jangka panjang ke Indonesia. Kepastian-kepastian ini harus dijaga," jelas Airlangga.
"Tentu nanti berbagai skenario sudah dibahas tentunya menjaga agar defisit berada di rentang yang diperbolehkan UU," pungkasnya.
(hal/das)
