.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan isyarat pemerintah akan memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia. Izin ekspor sendiri bakal habis pada akhir bulan ini.
Ekspor konsentrat tembaga sudah dilarang untuk dilakukan sejak pertengahan 2023, namun Freeport masih diizinkan ekspor konsentrat tembaga karena sudah membangun smelter dengan progres yang cukup besar.
Jokowi menyebut dirinya tidak masalah apabila Freeport izin ekspor konsentratnya diperpanjang. Pihaknya pun kini sedang berhitung soal pengenaan biaya ekspor konsentrat tembaga oleh Freeport.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya terus dong tetap diperpanjang (izin ekspornya). Hanya kita ini masih berhitung mengenai dikenakan berapa," beber Jokowi di Pasar Baru Karawang, Rabu (8/5/2024).
Menurut Jokowi, perpanjangan izin ekspor diberikan karena Freeport sudah cukup cepat membangun smelter. Smelter itu, kata Jokowi, sudah mencapai hampir 100%.
"Mereka telah membangun smelter dan sudah selesai hampir 100%. Kita ikuti kok, mingguan kita ikuti pembangunan sampai berapa persen, berapa persen," lanjut Jokowi.
Jokowi bilang, Freeport memiliki keinginan kuat untuk melakukan hilirisasi tambang. Hal itu harus diapresiasi menurutnya, maka wajar untuk sementara waktu izin ekspor konsentrat diberikan pemerintah.
"Saya kira dengan selesainya smelter itu menunjukkan keinginan kuat mereka untuk hilirisasi, untuk down streaming di dalam negeri, saya kira itu bagus sekali, dan itu harus dihargai loh ya," beber Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan pihaknya telah mengajukan agar relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga bisa dilakukan hingga Desember 2024.
Permintaan perpanjangan relaksasi ini sejalan dengan operasi penuh Smelter Gresik di akhir tahun ini. Menurut Tony, hal ini sudah dikomunikasikan langsung kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif selaku regulator utama pertambangan di Indonesia.
Tony melanjutkan bila sampai Freeport tak bisa lagi melakukan ekspor tembaga, pemerintah juga yang akan rugi. Pasalnya, akan ada penerimaan negara senilai Rp 30 triliunan berkurang.
"(Kita ajukan perpanjangan) Juni sampai Desember. Itu kan pembicaraannya lewat level menteri, masak sama Presiden? Nanti tanya saja sama menteri," kata Tony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024) yang lalu.
Simak Video: Penegasan Jokowi soal Freeport Bukan Milik Amerika Lagi
