.webp)
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengusulkan tambahan anggaran untuk Kementerian ESDM sebesar Rp 1,2 triliun pada tahun depan. Usulan tambahan ini untuk mengakomodir sejumlah program.
Arifin menjelaskan, usulan rencana kerja Kementerian ESDM tahun 2025 sebesar Rp 9,38 triliun. Namun, berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan Nomor S-346/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-201/D.8/PP.04.03/04/2023 tanggal 5 April 2024 pagu indikatif Kementerian ESDM tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 3,91 triliun yang bersumber dari dana rupiah murni (RM) Rp 3,13 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Penghasil Rp 282,01 miliar dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp 493,59 miliar.
SBPI tahun anggaran 2025 tersebut belum termasuk PNBP Royalti Minerba sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-168/MK.02/2024 dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-238/MK.02/2024. Adapun PNBP Royalti Minerba sebesar Rp 1.196,00 miliar atau Rp 1,196 triliun untuk didistribusikan ke 6 unit eselon I Kementerian ESDM dan PNBP PHT sebesar Rp 4.279,50 miliar atau Rp 4,279 triliun digunakan untuk pembangunan pipa Cirebon-Semarang (Cisem) dan Dumai-Sei Mangke (Dusem).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rencana kerja Kementerian ESDM tahun 2025 mempertimbangkan pemenuhan anggaran yang bersifat wajib seperti gaji, operasional kantor, PNBP dan BLU untuk unit, dan alokasi anggaran fungsi pendidikan, dan kegiatan agenda pembangunan," kata Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Lebih lanjut, Arifin mengatakan, sebanyak 55,3% atau Rp 5,19 triliun dari usulan rencana kerja 2025 sebesar Rp 9,39 triliun dialokasikan untuk infrastruktur dan survei sumber daya alam. Antara lain, untuk penyelesaian pipa Cisem tahap II Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur dan Dusem, BPBL, PLTS Penunjang, PLTS, PLTMH, dan PLTM, Mitigasi Bencana Geologi dan Pos Pengamat Gunung Api.
Pagu indikatif 2025 ini masih belum mengakomodir beberapa kegiatan prioritas untuk pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga 100.000 SR, konkit petani 10.000 paket dan konkit nelayan 15.000 paket yang telah dibahas dalam trilateral meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM.
"Untuk itu kami mohon dukungan dari Komisi VII DPR RI dituangkan dalam risalah rapat hari ini dengan usulan tambahan anggaran bersumber dana rupiah murni sebesar paling tidak Rp 1,2 triliun. Ini belum termasuk PJUTS yang disampaikan Pak Bambang Haryadi dan juga belum masuk listrik desa," katanya.
Simak juga Video: Jokowi Ingatkan Pemda: Jangan Anggaran Dipakai Kebanyakan Rapat dan Studi Banding
