.webp)
Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan eselon I Kementerian ESDM menyepakati pagu indikatif Kementerian ESDM 2025 sebesar Rp 9,38 triliun. Rapat ini sendiri digelar secara tertutup.
"Rapatnya tadi kita sudah sepakat untuk kita menyepakati pagu anggaran Kementerian ESDM RI itu Rp 9,38 hampir Rp 9,4 triliun," kata Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno di DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Eddy mengatakan, anggaran tersebut lebih rendah jika dibandingkan tahun ini. Dia mengatakan, penurunan itu terjadi karena berbagai hal. Dia juga mengatakan, mitra-mitra di Komisi VII juga mengalami hal yang sama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, saya pikir memang ini adalah hal yang mungkin sebaiknya ditanyakan kepada Menteri Keuangan, mengapa di kementerian dan lembaga itu mengalami penurunan. Tetapi, saya pikir ya ini adalah antisipasi dari penganggaran di tahun yang akan datang yang mungkin akan mengakomodir program-program dari pemerintahan yang akan datang," paparnya.
Ia menyebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) mendapatkan anggaran paling besar. Sebab, saat ini pemerintah fokus meningkatkan lifting migas. Selain itu, hal itu karena pembangunan infrastruktur gas dikebut.
"Yang besar itu anggarannya hampir Rp 4 triliun lebih. Rp 4 triliun lebih itu adalah di Direktorat Jenderal Migas. Karena fokus kita adalah bagaimana lifting migas itu bisa tercapai, bisa ditingkatkan. Di samping itu juga kami ingin supaya infrastruktur gas itu bisa dikembangkan lebih lanjut," katanya.
"Jadi, pipa Cirebon Semarang, pipa Dumai itu bisa kita anggarkan dan itu sendiri anggarannya sudah memakan biaya hampir Rp 4 triliun. Jadi, itu sendiri sudah cukup besar. Energi terbarukan kurang lebih Rp 940 miliar," sambungnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengusulan rencana kerja Kementerian ESDM tahun 2025 sebesar Rp 9,38 triliun. Namun, berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan Nomor S-346/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-201/D.8/PP.04.03/04/2023 tanggal 5 April 2024 pagu indikatif Kementerian ESDM tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 3,91 triliun yang bersumber dari dana rupiah murni (RM) Rp 3,13 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Penghasil Rp 282,01 miliar dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp 493,59 miliar.
SBPI tahun anggaran 2025 tersebut belum termasuk PNBP Royalti Minerba sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-168/MK.02/2024 dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-238/MK.02/2024. Adapun PNBP Royalti Minerba sebesar Rp 1.196,00 miliar atau Rp 1,196 triliun untuk didistribusikan ke 6 unit eselon I Kementerian ESDM dan PNBP PHT sebesar Rp 4.279,50 miliar atau Rp 4,279 triliun digunakan untuk pembangunan pipa Cirebon-Semarang (Cisem) dan Dumai-Sei Mangke (Dusem).
"Rencana kerja Kementerian ESDM tahun 2025 mempertimbangkan pemenuhan anggaran yang bersifat wajib seperti gaji, operasional kantor, PNBP dan BLU untuk unit, dan alokasi anggaran fungsi pendidikan, dan kegiatan agenda pembangunan," kata Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII Jakarta, Rabu (5/6).
(acd/ara)
