.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) telah berhasil memberikan dampak positif sejak diluncurkan 2022. Berkat sistem tersebut, negara diklaim berhasil mencegah penambangan ilegal (illegal mining) sebesar Rp 3,47 triliun.
"Untuk Simbara ini sekarang bisa diintegrasikan (dari) 10 sistem menjadi 1 sistem dan kita bisa melakukan enforcement menjadi 1 single data entry, maka kita bisa melakukan pencegahan terhadap illegal mining. Itu ada Rp 3,47 triliun illegal mining yang bisa dicegah melalui berbagai penambangan ilegal," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).
Selain itu, negara berhasil mendapat tambahan penerimaan negara dari data analitik dan risk profiling dari pelaku usaha senilai Rp 2,53 triliun, serta penyelesaian piutang dari hasil penerapan automatic blocking system Simbara Rp 1,1 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk mereka yang memiliki piutang artinya belum membayar kewajiban PNBP-nya, maka kita bisa melakukan 1 blocking system bersama-sama sehingga tidak bisa lepas akhirnya mereka comply dengan membayar piutangnya tersebut sebelum mereka mengekspor batu baranya yaitu Rp 1,1 triliun," ucapnya.
Sri Mulyani membeberkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Simbara mencapai Rp 183,5 triliun. Kemudian pada 2023 senilai Rp 172,9 triliun atau 18% di atas target APBN.
"Kita tentu ingat 2022 adalah komoditas boom. Tahun 2023 pada saat harga komoditas turun dan volatilitas harga tentu mempengaruhi, kita masih mampu menjaga penerimaan dengan nilai Rp 172 triliun, ini pada saat harga komoditas sudah mulai turun dan ini 18% di atas target APBN," bebernya.
Berbagai pendapatan itu bisa didapatkan saat Simbara fokus pada pengelolaan komoditas batu bara. Dengan mulai diperluas ke komoditas nikel dan timah, diharapkan manfaat yang didapat semakin besar.
"Itu hanya dari batu bara ya, makanya kalau sekarang dengan nikel dan timah yang tadi disebutkan sebagai mineral yang nomor 1 dan 2 terbesar di dunia, ini akan memberikan dampak yang tadi disebutkan Pak Luhut ada potensi Rp 10 triliun," pungkas Sri Mulyani.
(aid/das)
