.webp)
Kebijakan hilirisasi sektor pertambangan terbukti berhasil menambah jumlah smelter yang beroperasi di Indonesia. Terbaru ada Smelter PT Freeport Indonesia yang dalam waktu dekat akan beroperasi di Gresik, Jawa Timur.
Meski begitu Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno berpendapat kebijakan hilirisasi sektor pertambangan ini tidak boleh berhenti pada pembangunan dan pengoperasian smelter saja. Namun saat ini pemerintah juga perlu mengembangkan industri-industri turunannya.
"Masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan nilai tambah bagi hasil sumber daya alam kita. Ketika kita sudah memiliki hilirisasi tahap pertama antara lain bentuknya smelter, kita perlu bergegas membangun industri turunannya," kata Eddy dalam keterangan resminya, Selasa (23/7/2024)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya pertumbuhan industri turunan hasil tambang ini dapat memberikan nilai tambah dari pengolahan sumber daya alam Indonesia. Sebab industri ini dinilai bisa memberikan keuntungan ekonomi hingga miliaran dolar, baik dari segi penyerapan tenaga kerja hingga penjualan produk turunan tambang.
"Tujuan hilirisasi bukanlah berdirinya Smelter semata tapi optimalisasi nilai tambah bagi hasil tambang dan sumber daya alam dari bumi Indonesia," ucapnya.
"Saat ini, negara tujuan ekspor menikmati nilai tambah dari produk turunan yang dihasilkan sektor pertambangan dan mineral kita. Absennya industri turunan di Indonesia mengakibatkan hilangnya peluang pendapatan dari produk turunan bernilai milyaran dolar, ditambah potensi penyerapan tenaga kerja," lanjutnya.
Oleh karena itu Eddy berharap, Kementerian Perindustrian melakukan akselerasi hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia untuk membangun industri-industri turunan seperti, peralatan medis, batere, kawat tembaga dan lain-lain
"Hilirisasi dan industrialisasi adalah tolak ukur bagi negara maju. Ketika kita menyerukan cita-cita Indonesia maju, tetapi sektor industri kita masih berjalan tersendat-sendat, niscaya target menuju Indonesia Emas akan semakin sulit dijangkau. ," tutup Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Cianjur ini.
Simak juga Video 'Waka Komisi VII DPR soal Ormas Agama Kelola Tambang: Tak Ada Pelanggaran':
