Tinjau Penggunaan BBM Subsidi, BPH Migas Kunjungi ASDP Surabaya

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan kerja dan verifikasi lapangan ke PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) wilayah Surabaya, Jawa Timur. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya yaitu memastikan distribusi dan pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi untuk sektor transportasi berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi yang ada.

"Kunjungan kerja dan verifikasi lapangan ini merupakan salah satu wujud tugas dan fungsi BPH Migas untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM subsidi. Kami melakukan monitoring terkait kuota BBM subsidi ASDP dan realisasinya, di mana ASDP merupakan salah satu konsumen pengguna," ungkap Kepala BPH Migas Erika Retnowati, dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/9/2024).

Hal tersebut disampaikannya di sela-sela kunjungan kerja ke Pelabuhan Kamal di Bangkalan dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Kamis (19/9). Dalam kegiatan ini, BPH Migas mendapatkan paparan mengenai proses bisnis mulai dari pemesanan BBM subsidi ke Badan Usaha Penugasan, hingga penyalurannya ke kapal.

"Pemahaman terhadap proses bisnis kapal-kapal yang menggunakan BBM subsidi ini sangat penting dan menjadi evaluasi kami nantinya, terutama area-area terkait BBM subsidi yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat memperbaiki kinerja pemanfaatannya untuk tahun 2024, serta meningkatkan akurasi perencanaan kuota BBM subsidi tahun 2025," papar Erika.

Foto: BPH Migas

Pada kesempatan tersebut, Erika juga menyampaikan upaya Pemerintah meningkatkan kualitas lingkungan dan memenuhi standar emisi yang lebih ketat, akan diterapkan BBM rendah (low) sulfur yang diharapkan dapat mengurangi polusi udara dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Perubahan ini memerlukan kesiapan dari semua pihak, termasuk ASDP.

"ASDP perlu mempersiapkan diri dengan baik jika penerapan BBM low sulfur ini diimplementasikan untuk semua sektor pengguna. Ini termasuk melakukan penyesuaian pada mesin dan peralatan yang digunakan, serta memastikan bahwa seluruh operasional dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Ini memerlukan kolaborasi yang baik dengan Badan Usaha Penugasan, serta pemangku kepentingan lainnya," kata Erika.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menambahkan, monitoring terhadap penyaluran BBM subsidi untuk kapal-kapal ASDP merupakan salah satu bukti pengawasan yang dilakukan BPH Migas agar BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume dan tepat guna.

"Dalam kunjungan kerja ini, kami menyaksikan secara langsung penyaluran BBM subsidi ke kapal penyeberangan dan penumpang sebagai konsumen pengguna. Kami memastikan bahwa BBM yang dikirim dari Badan Usaha Penugasan sama dengan yang disalurkan. Kita cocokkan semuanya sebelum ada pembongkaran dan diketahui alur pendistribusian BBM subsidi ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Halim.

Halim juga menggarisbawahi perlunya dibangun suatu sistem yang terintegrasi untuk memastikan penyaluran BBM subsidi oleh ASDP ini tepat sasaran, dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Klik halaman selanjutnya >>>