.webp)
Kementerian ESDM buka-bukaan soal rencana peluncuran BBM jenis baru yang rendah sulfur. Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi pemerintah akan meluncurkan BBM jenis baru ini satu paket dengan kebijakan pembatasan subsidi BBM.
Meskipun dua kebijakan ini berbeda, namun pemerintah akan menerapkan dua kebijakan itu secara berbarengan. Sayangnya, Agus tak merinci secara detil kapan tepatnya peluncuran dua kebijakan ini dimulai.
"Satu paket ini nanti (dengan kebijakan BBM Subsidi tepat sasaran)," ujar Agus ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yang jelas, Agus menegaskan BBM rendah sulfur saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi Indonesia. Sebab, kualitas udara di Indonesia sudah sangat buruk.
Penggunaan BBM dengan kandungan sulfur yang tinggi, dinilai menjadi salah satu biang kerok besar para buruknya kualitas udara di Indonesia, khususnya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.
"Itu adalah kebutuhan ya. Bahwa kita sudah tahu kualitas udara kita itu jelek. Salah satu penyebabnya adalah BBM kita masih mengandung sulfur yang agak tinggi, sehingga menuju ke sana. Kan udah ada roadmap-nya kan dikeluarkan," ungkap Agus.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin pernah menjelaskan pemerintah saat ini memang berencana mengurangi kandungan sulfur pada beberapa BBM subsidi, dengan begitu kualitas BBM di Indonesia bisa meningkat.
Sejauh ini BBM Pertamina, khususnya yang subsidi, kandungan sulfurnya jauh lebih tinggi dari standar sulfur Euro IV. Standar sulfur internasional itu berkisar di antara 50 ppm.
Sebagai contoh dari data yang dipaparkan oleh Rachmat, BBM Pertalite kandungan sulfurnya 500 ppm. Bahkan, BBM Pertamax 92 pun masih berada di 400 ppm. Kandungan sulfur yang besar dinilai tidak ramah lingkungan, maka dari itu pemerintah ingin menurunkan kandungan sulfur pada BBM untuk meningkatkan kualitasnya.
"Unfortunately, BBM yang disediakan Pertamina saat ini memang belum bisa penuhi sulfur 50 ppm. Maka kita merasa penting dan urgent untuk pemerintah mendukung Pertamina untuk sediakan BBM berkualitas," ujar Rachmat dalam diskusi yang dilakukan di kantornya, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024) yang lalu.
Rachmat mengatakan hingga tahun 2028, kilang Pertamina akan disiapkan untuk memproduksi secara bertahap. Nantinya, satu per satu daerah di Indonesia akan diubah BBM yang tinggi sulfurnya.
Dia juga mengatakan tentunya akan ada investasi yang harus dikeluarkan Pertamina untuk mengimplementasikan hal ini. Meskipun ada biaya yang harus dikeluarkan, Rachmat bilang pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi.
Sebagai gantinya, pemerintah akan melakukan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Beberapa kendaraan kemungkinan akan dilarang membeli BBM subsidi.
"Sementara hari ini disinyalir subsidi kompensasi belum tepat sasaran, supaya tidak ada beban ke masyarakat. Kita usulkan agar BBM subsidi tepat," kata Rachmat.
(hal/kil)
