.webp)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera memiliki Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum). Ditjen tersebut memiliki sejumlah tugas, di antaranya mengatasi aktivitas tambang ilegal dan pengeboran minyak ilegal.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berharap orang yang nanti mengisi jabatan Dirjen Gakkum berasal dari aparat, baik pihak kejaksaan, kepolisian, maupun TNI. Mereka dinilai siap berhadapan dalam persoalan tambang ilegal.
"Yang jadi Dirjen Gakkum ini kalau kalau bukan jaksa, polisi, kalau nggak angkatan darat aja pak, TNI lah. Mau angkatan udara, darat, angkatan laut. Yang memang dipertanggungjawabkan orangnya," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Bahlil aktivitas tambang ilegal di Tanah Air cukup besar dan merugikan. Bahlil lalu mencontohkan kegiatan pengeboran minyak ilegal yang bisa menyedot 7.000 sampai 8.000 barel minyak per hari.
"Karena kami sudah menyampaikan bahwa illegal drilling per hari itu kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000 barrel per day," sebutnya.
Bahlil menyebut struktur di Ditjen Gakkum sedang dibuat dan dipersiapkan. Bahlil meminta dukungan kepada parlemen atas pembentukan Ditjen Gakkum.
Apalagi ia menduga akan banyak rayuan yang ditawarkan oknum tertentu kepada pejabat di Ditjen tersebut. Adapun pembentukan Ditjen Gakkum tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM.
"Tapi saya minta tolong bapak ibu semua agar tolong dukung ini Dirjen Gakkum. Tolong dukung sekali karena pasti rayuannya, godaannya banyak ini Dirjen," tutupnya.
Simak juga Video: Polisi Bongkar Praktik Tambang Ilegal di Soreang, Pengelola Diamankan
