.webp)
Pemerintah tengah mendorong pemanfaatan energi nuklir yang ditargetkan berjalan pada 2032. Keberadaan pembangkit nuklir diharapkan dapat menekan biaya listrik.
Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, langkah tersebut untuk mewujudkan program Asta Cita, yaitu ketahanan energi.
"Menyangkut nuklir, ini adalah langkah terobosan yang harus kita ambil. Di DEN, hal ini telah dibahas secara serius. Targetnya, pada 2032, energi nuklir sudah bisa jalan," kata Bahlil dikutip dari laman Kementerian ESDM, Selasa (3/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, dalam lawatan ke beberapa negara bulan November lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjadikan nuklir sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan energi nasional di masa mendatang.
Bahlil mengatakan, keseriusan pemanfaatan nuklir ini ditunjukkan pemerintah dengan penyelesaian penyusunan rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KP2EN).
"Pembentukan Komite Pelaksana Program Energi Nuklir telah kami susun dalam draft R-Perpres. Sosialisasi dan diskusi terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) juga telah dilakukan sebagai bagian dari transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060," ujar Bahlil.
Pemanfaatan nuklir, menurut Bahlil, tidak hanya bertujuan untuk memperluas bauran energi terbarukan, tetapi juga untuk menurunkan biaya pokok penyediaan listrik (BPP). Langkah ini dinilai mampu memberikan solusi atas tantangan energi di masa depan.
"Terobosan ini bisa menekan nilai cost listrik sekaligus memperluas penggunaan energi baru-terbarukan. Sebagai tahap awal, kita akan memulai dalam skala kecil, mungkin sekitar 250-500 megawatt. Namun, ke depan, pengembangan akan dilakukan dalam skala yang lebih besar," jelasnya.
Bahlil mengatakan upaya ini juga untuk menurunkan emisi karbon, pengembangan PLTN akan selaras dengan target pemerintah dalam mencapai bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada 2025 dan mendukung komitmen NZE pada 2060.
Pemerintah, melalui DEN, juga akan terus melakukan pendampingan teknis dan sosialisasi terkait pembangunan PLTN, termasuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai keamanan dan manfaat teknologi nuklir. Langkah ini penting untuk memastikan penerimaan publik terhadap penggunaan nuklir sebagai salah satu sumber energi strategis.
Dengan rampungnya draft R-Perpres KP2EN, Indonesia kini berada pada jalur yang lebih terarah dalam pengembangan energi nuklir. Meski masih ada sejumlah tantangan, seperti teknologi dan pendanaan, Bahlil optimistis langkah ini akan memberikan kontribusi besar bagi sistem energi nasional yang lebih efisien dan berkelanjutan.
(acd/acd)
