.webp)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan soal transisi pengecer LPG 3 kg ke pangkalan. Mulai 1 Februari 2025 para pengecer LPG 3 kg diminta beralih fungsi menjadi pangkalan resmi Pertamina.
Bahlil menyebut butuh penyesuaian dalam implementasi aturan baru. Yang pasti, kata dia, pemerintah tidak bermaksud menyulitkan rakyat untuk memperoleh LPG 3 kg.
"Kami tidak bermaksud sama sekali untuk membuat masyarakat kita seolah-olah atau merasa sulit mendapatkan LPG," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada kesempatan itu ia juga mengungkap besarnya subsidi pemerintah untuk LPG 3 kg. Menurutnya per satu kilogram tabung gas 3 kg mendapat subsidi sebesar Rp 12 ribu.
Artinya dalam satu tabung LPG 3 kg jumlah subsidi minimal yang diberikan mencapai Rp 36 ribu. Dengan adanya subsidi maka harga gas yang harusnya diterima masyarakat adalah Rp 5.000 per kilogram, atau estimasinya Rp 15 ribu per satu tabung 3 kg.
Namun yang ada di lapangan harga yang diterima oleh masyarakat bisa di atas Rp 20 ribu per tabung. Atas alasan ini pemerintah melakukan perbaikan dalam hal penyaluran dan mengharuskan pengecer beralih fungsi menjadi sub-pangkalan.
"Karena diingat bahwa per kilogram LPG itu subsidi kita kurang lebih sekitar Rp 12 ribu. Satu tabung kilogram LPG itu minimal subsidi kita Rp 36 ribu. Ini biar kita tahu betul. Dan harga yang ke masyarakat itu paling besar sekitar Rp 5 ribu," terang mantan Ketua Umum HIPMI itu.
"Tapi apa yang terjadi, harganya bapak-ibu tahu semua, ada yang sesuai, ada yang harganya sampai di atas Rp 20 ribu, padahal negara mengalokasikan ini untuk masyarakat," sambung Bahlil.
Dengan beralihnya pengecer menjadi sub-pangkalan Bahlil berharap harga yang diterima masyarakat lebih sesuai dan terkontrol. Meskipun Bahlil menyebut butuh penyesuaian terkait adanya perubahan aturan.
Bahlil menjelaskan, negara mengalokasikan Rp 87 triliun untuk subsidi LPG 3 kg. Dengan adanya subsidi pemerintah berharap penyalurannya bisa tepat sasaran.
"Dalam APBN Rp 87 triliun alokasi negara yang dialokasikan untuk subsidi LPG. Harapannya adalah LPG ini betul-betul tepat sasaran," tuturnya.
Bahlil juga menegaskan tidak ada pengurangan volume dan subsidi terhadap gas melon tersebut. Terjadinya dinamika di masyarakat, sebut Bahlil, hal itu hanya persoalan perubahan aturan saja.
"Menyangkut dengan LPG yang sekarang lagi kelangkaan, yang sekarang lagi terjadi di masyarakat, kita ini sekarang lagi menata tentang pola distribusi penjualan LPG," tutupnya.
Simak juga Video 'Kala Bahlil Bilang Stok Aman di Tengah Warga Sulit Cari LPG 3 Kg':
(ily/hns)
