.webp)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku ditelepon dua kali oleh Presiden Prabowo Subianto usai kisruh penjualan LPG 3 kg. Mantan Ketua Umum HIPMI ini mengaku mendapat arahan khusus terkait gas melon di tengah kekisruhan yang terjadi.
Menurut Bahlil, Prabowo meminta agar LPG 3 kg disalurkan kepada pihak yang tepat dan harus tepat sasaran. Selain itu harga yang sampai ke masyarakat juga harus terjangkau.
"Atas perintah Bapak Presiden, saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan, adalah pertama memastikan LPG ini harus tepat sesaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau," kata Bahlil di Pangkalan LPG 3 kg Kevin Alesandro di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Bahlil menyebut harga LPG 3 kg di tingkat pengecer kerap lebih tinggi dari yang seharusnya dan bisa mencapai Rp 26.000 per tabung. Padahal dengan subsidi Rp 36 ribu per tabung maka seharusnya harga LPG 3 kg ada di kisaran Rp 15.000 sampai Rp 16.000.
Karena alasan itulah pemerintah menata ulang penjualan LPG 3 kg yang harus melalui pangkalan resmi. Meskipun, mulai hari ini ada kebijakan baru yang membolehkan pengecer menjual LPG 3 kg dengan syarat naik menjadi sub-pangkalan.
"Atas arahan Bapak Presiden, semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini, mulai menjadi sub-pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT. Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol," terang Bahlil.
Dengan begitu tindakan oknum yang ingin mempermainkan harga tidak lagi terjadi. Melalui ketentuan baru, mulai hari ini pengecer di seluruh Indonesia bisa aktif kembali dengan nama sub-pangkalan.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mencatat ada 370 ribuan pengecer yang sudah terdaftar di Pertamina. Mulai hari ini pengecer tersebut bisa membeli langsung gas melon dari pangkalan.
"Jadi data dari pengecer yang kurang lebih 370-an ribu itu kan sudah terdaftar. Nah otomatis kemarin kategorinya sudah kami ubah menjadi sub-pangkalan. Jadi hari ini seperti arahan Pak Menteri, sudah bisa seperti biasa, bisa membeli langsung dari pangkalan," terang dia.
Nantinya masyarakat yang membeli LPG 3 kg di sub-pangkalan tetap harus membawa KTP agar bisa terdata oleh pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan bisa membuat program subsidi lebih tepat sasaran dan distribusi LPG 3 kg menjadi lebih tertata.
(acd/acd)
