.webp)
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi izin ekspor listrik bersih hasil energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura yang masih ditahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Luhut mengatakan rencana ekspor listrik bersih ke Singapura sudah memperhatikan kepentingan nasional. Sebelumnya, kebijakan itu diputuskannya saat menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) pada era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
"Ekspor itu (listrik ke Singapura) sudah kita lalui suatu proses pengambilan keputusan, di mana kita juga sangat memperhatikan kepentingan nasional kita," kata Luhut usai acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut menegaskan, Kemenko Marves saat itu tetap mengutamakan kebutuhan listrik di dalam negeri. Misal, jika pembangunan Data Center di Indonesia memerlukan green energy.
Meski begitu, Luhut mempersilakan jika Bahlil ingin menelaah lebih lanjut terkait rencana ekspor listrik bersih ke Singapura. "Silakan saja dilihat," ucapnya.
Rencana Ekspor Listrik RI ke Singapura
Sebelumnya, ekspor listrik bersih ke Singapura sudah dibicarakan sampai di level pimpinan kedua negara. Presiden ke-7 Jokowi sempat bertemu Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong dalam Leaders's Retreat di Istana Bogor, Jawa Barat pada April 2024 untuk membahas rencana tersebut.
Indonesia dan Singapura juga telah meneken MoU terkait listrik pada September 2023. Negeri Singa itu butuh listrik rendah karbon sebanyak 4 gigawatt (GW) sampai 2035, di mana separuhnya alias 2 GW bakal dipenuhi dari Indonesia.
Semenjak Bahlil menduduki posisi menteri ESDM pada Agustus 2024, ia mengkaji ulang rencana ekspor listrik bersih. Menurutnya, kebutuhan EBT dalam negeri saja belum tercukupi.
"Terkait dengan ekspor listrik, kami lagi mengkaji dari Kementerian ESDM, karena memang seluruh perangkat regulasinya ada di Kementerian ESDM. Kami akan memberikan, tetapi kami akan mementingkan nasional interest. Kalau di republik belum cukup, belum paten, ya kenapa harus dikirim keluar?" kata Bahlil dalam acara Green Initiative Converence di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).
Selain itu, Bahlil ingin ada imbal balik kepada Indonesia atas rencana pemberian izin ekspor tersebut. Ia berharap ada solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
"Jadi jangan dibangun persepsi bahwa seolah-olah nggak kita dukung. Bukan hanya dukung, gendong ini Singapura, kita gendong dia. Cuma pada saat kita gendong, kita belum lihat gelagatnya untuk dia juga menggendong kita. Kita maunya fair supaya kita sama-sama jalan, kita sama-sama win-win dan manfaatnya semuanya untuk kedua belah negara," tegas Bahlil.
(aid/ara)
