DPR Tepis Pernyataan Luhut soal Tak Ada BBM Subsidi di 2027

DPR Tepis Pernyataan Luhut soal Tak Ada BBM Subsidi di 2027

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Jumat, 21 Feb 2025 19:53 WIB
Bambang Haryadi. (dok. istimewa).
Foto: Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi. (dok. istimewa).
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi merespons pernyataan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengenai rencana penghapusan subsidi di tahun 2027. Menurut Bambang, sampai saat ini tak ada wacana penghapusan subsidi, baik saat ini maupun beberapa tahun ke depan.

Dia juga menekankan mekanisme subsidi harus mendapatkan persetujuan DPR. Pemerintah tak bisa serta merta menghapus, mengurangi, ataupun menambah subsidi tanpa ada persetujuan DPR.

"Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN," beber Bambang dalam pernyataannya kepada detikcom, Jumat (21/2/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menduga yang dimaksud Luhut dalam pernyataannya bukan lah penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema subsidi agar lebih tepat sasaran.

"Mungkin usul pak Luhut bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran," sebut Bambang.

ADVERTISEMENT

Bambang menegaskan sampai saat ini Presiden Prabowo Subianto sebagai orang nomor satu di Indonesia pun memiliki perhatian besar untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil. Prabowo juga ingin subsidi menjadi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak tanpa kebocoran.

"Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran," tegas Bambang.

"Bapak presiden bercita-cita ingin 'wong cilik podo gemuyu,' jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil," pungkasnya.

Luhut sebelumnya telah memberi sinyal bahwa tidak akan ada lagi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dalam dua tahun ke depan atau 2027. Penjualan BBM oleh BUMN diharapkan bisa berlaku satu harga. Luhut mengatakan ke depannya subsidi tidak akan lagi berbasis komoditas, melainkan berbasis kepada penerima berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Usulan ini, kata Luhut, sudah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu pemerintah dinilai bisa menghemat anggaran lagi hingga triliunan rupiah.

"Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi," kata Luhut di Jakarta Selatan, Kamis kemarin.

(hal/fdl)

Hide Ads