.webp)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengeluarkan pembahasan skema power wheeling dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) dibahas bersama DPR.
Alasannya karena ada penolakan dari Presiden Prabowo Subianto. Skema power wheeling adalah penggunaan jaringan tenaga listrik bersama antara PT PLN (Persero) dengan pembangkit swasta (Independent Power Producer/IPP) penghasil listrik EBT.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, Kementerian ESDM akan mengikuti arahan Presiden Prabowo jika memang skema tersebut tidak tepat digunakan di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita pasti ikuti arahan Presiden," kata Dadan di Kantor ESDM Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Prabowo Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menolak untuk menerapkan skema Power Wheeling listrik.
Hal ini tentunya bisa menggerus peran PT PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor listrik.
Hashim menegaskan, bahwa harus ada negara yang menjadi pengendali dari peran PLN. Maka, pihaknya akan mempertahankan peran PLN sebagai pengendali listrik di Indonesia.
"Kita menyambut baik pihak asing, tapi kalau dibuka (Power Wheeling) saya dengar bisa waste banyak sektor listrik didominasi pihak-pihak yang non Indonesia. Jadi pertimbangan negara tetap pengendali selama Presidennya Prabowo," ungkap Hahsim dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025) dikutip dari CNBC.
Hashim menambahkan, PLN merupakan instrumen dari negara, di mana ia melihat bahwa kredit rating perusahaan setrum pelat merah itu masih bagus.
"So ini Maaf Power Wheeling di tolak negara. Melalui PLN pengendali saya optimis banyak yang mau investasi, kaya Qatar, Abu Dhabi mau Indonesia dianggap sebagai safe haven," tegas dia.
Hashim membocorkan, bahwa banyak konglomerat yang menginginkan skema Power Wheeling itu dibuka. "So ini, Prabowo putuskan tidak (dibuka). Negara tetap jadi pengendali," tandas Hahsim.
(hns/hns)
