.webp)
Pemerintah punya rencana untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Rencana ini disambut positif oleh Komisi XII DPR.
Anggota Komisi XII DPR RI, Gandung Pardiman, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini melalui Kementerian ESDM telah menunjukkan keseriusan dalam menghadirkan energi nuklir sebagai bagian dari strategi jangka panjang ketahanan energi nasional.
"PLTN adalah jawaban atas kebutuhan energi yang bersih, stabil, dan berdaya saing tinggi. Ini langkah besar yang harus kita dukung bersama," tegas Gandung dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah menargetkan PLTN pertama mulai beroperasi pada tahun 2032 dengan kapasitas awal 250 MW. Kapasitas ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai 4,3 GW pada 2040. Pengembangan ini sejalan dengan target dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), di mana pada tahun 2060 energi nuklir ditargetkan menyumbang 14,2% dari total bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 73,6%.
Gandung menjelaskan bahwa PLTN memiliki keunggulan sebagai pembangkit base load berkapasitas besar dan stabil, yang menjadikannya pengganti ideal bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang saat ini jadi pembangkit utama. Selain itu, energi nuklir memiliki emisi karbon yang sangat rendah dan sejalan dengan komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE).
"PLTN bukan cuma soal energi, tapi juga katalis industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja baru. Ini momentum besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," tambah politisi Partai Golkar itu.
Meski demikian, Gandung menyoroti tiga isu krusial yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pertama, soal dukungan publik. Survei Kementerian ESDM menunjukkan bahwa 70% masyarakat Indonesia mendukung pembangunan PLTN. Namun, sosialisasi harus diperluas, terutama di wilayah tapak potensial.
Kedua, terkait dengan pengelolaan limbah radioaktif. Gandung menekankan pentingnya regulasi dan mekanisme pengelolaan limbah yang ketat dan aman agar tidak menjadi ancaman di masa depan. Ketiga, kesiapan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi faktor kunci keberhasilan program ini.
Sebagai bentuk keseriusan, ia mendesak agar pemerintah segera membentuk Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), sebagai badan pelaksana khusus yang akan mengawal dan mengimplementasikan seluruh tahapan program pengembangan energi nuklir nasional.
"Kalau mau maju, kita harus berani masuk ke energi masa depan. Dan nuklir adalah salah satunya," tutupnya.
(fdl/fdl)
