Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bakal memperketat pengawasan penyaluran LPG 3 kg alias gas subsidi. Hal ini dilakukan agar subsidi LPG 3 kg tepat sasaran.
Bahlil mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengkaji terkait pelaksanaan pengawasan ini. Dia mengatakan ada dua opsi yang bakal mengawasi penyaluran LPG 3 kg diantaranya yakni membangun badan baru yang bersifat sementara ataupun tetap.
"Kemungkinan besar masih ada dua (opsi). Apakah ad-hocnya yang kita bangun atau badannya. Sekarang pengusulan untuk ke Peraturan Presiden-nya kan harus kita lakukan, dan sekarang masih dikaji oleh tim," kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: RI Bakal Setop Impor BBM dari Singapura! |
Bahlil mengatakan, pentingnya membangun badan baru untuk mengawasi penyaluran LPG 3 kg. Pasalnya selama ini penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) itu dilakukan oleh BPH MIGAS. Sementara pengawasan terhadap LPG 3 kg hanya diawasi oleh pejabat eselon II Kementerian ESDM.
"Karena tidak adil, penyaluran BBM sebesar Rp 135 triliun sampai Rp 170 triliun subsidi yang diberikan oleh BPH. Tetapi kalau penyaluran LPG Rp 80 sampai Rp 87 triliun hanya diperluas oleh pejabat setingkat eselon 2 di kementerian ESDM dengan anggotanya cuma 7 orang," katanya.
Pasalnya kata Bahlil, meskipun telah regulasi terkait penyaluran tersebut sudah benar-benar sesuai, namun pengawasannya tidak benar maka tetap akan terjadi penyelewengan terhadap LPG 3 kg. Bahlil mengatakan regulasi untuk penataan tersebut saat ini sedang dalam proses finalisasi.
"Regulasinya benar, tapi kalau pengawasannya tidak benar, pasti akan ada sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kami sudah cukup belajar di bulan Februari lalu lah. Saya tidak akan mau kecelongan lagi. Saya kasih tau memang ya, siapa yang masih main-main tentang urusan ini, saya tidak akan mengurusi pun," katanya.
Simak juga video "Bahlil Lapor Prabowo, RI Impor LPG dan Minyak AS Rp 168 Triliun" di sini:
(rrd/rrd)