.webp)
Pemerintah mengupayakan berbagai cara demi mengerek produksi minyak dalam negeri. Lifting minyak tercatat hanya mencapai 580 ribu barel per hari pada tahun 2024, sementara kebutuhannya tembus 1 juta barel per hari.
Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk mengisi selisih itu pemerintah harus melakukan impor dengan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu Bahlil menyebut siap melakukan hal di luar kelaziman demi mengerek lifting minyak.
Hal pertama yang dilakukan adalah merombak regulasi secara besar-besaran. Bahlil menyebut saat ini pemerintah tidak lagi mempersoalkan sistem pembagian hasil dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atau investor migas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami dari Kementerian ESDM terpaksa melakukan hal-hal yang di luar kelaziman. Karena kalau hal-hal yang lazim rasanya lifting kita akan seperti itu saja. Maka apa yang dilakukan? Yang pertama kita melakukan perubahan regulasi besar-besaran, melakukan percepatan dan tidak lagi kita persoalkan antara gross split atau cost recovery," beber Bahlil dalam The 49th IPA Convention and Exhibition di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu (21/5/2025).
Gross split merupakan sistem pembagian hasil produksi secara langsung antara pemerintah dan kontraktor, tanpa adanya mekanisme penggantian biaya operasi. Sementara pada gross recovery, pemerintah akan mengganti biaya operasi yang dikeluarkan kontraktor.
Kedua, pemerintah bertindak tegas terhadap KKKS yang dinilai lamban dalam menggarap blok migas. Menurut Bahlil pemerintah akan langsung mengambil izin tersebut untuk dialihkan ke investor lain.
Bahlil menegaskan dirinya tidak akan pandang bulu dan memberlakukan kebijakan ini ke semua pihak. Bahkan jika diizinkan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan ini bakal diterapkan juga kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"KKKS yang sudah kita serahkan kewenangannya tapi masih lambat, mohon maaf secara undang-undang lima tahun kita harus tarik kepada negara dan kita tawarkan kepada KKKS lain yang mau mengerjakan. Dan ini tanpa pandang bulu, kalau Bapak (Prabowo) izinkan tidak hanya swasta, BUMN pun kita lakukan Pak," tegas Bahlil.
Baca terus informasi terbaru terkait IPA Convex 2025 di dtk.id/ipaconvex2025.
(acd/acd)
