Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memiliki Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) yang bakal menyelesaikan berbagai sengketa di sektor mineral dan batu bara (Minerba) serta minyak dan gas (Migas).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dengan terbentuknya Ditjen Gakkum, kini pihaknya tidak hanya merekomendasikan kepada aparat penegak hukum terkait adanya aktivitas ilegal di sektor minerba dan migas, melainkan bisa langsung mengeksekusi penegakan hukum.
"Oh nggak. Langsung eksekusi, langsung eksekusi," kata Bahlil saat ditanya terkait tupoksi Ditjen Gakkum usai pelantikan dua pejabat tinggi di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil menjelaskan bahwa saat ini fokus utama Ditjen Gakkum ialah untuk melakukan penataan perizinan tambang di wilayah Indonesia. Adapun ia menjelaskan bahwa Ditjen Gakkum tidak bisa mencabut Izin Ushaa Pertambangan.
"Kewenangan untuk mencabut izin itu ada pada menteri, tetapi mereka yang begitu ada masalah, dengan Dirjen Minerba, dievaluasi di lapangan. Masalah? Ya kalau masalah cabut. Kenapa susah," katanya.
Sebagai informasi, hari ini Bahlil resmi melantik Jeffri Huwae sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM dan Ma'mun sebagai Direktur Penindakan Pidana di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM yang berasal dari Bareskrim POLRI.
Baca juga: Ini Jurus Baru ESDM Berantas Tambang Ilegal |
Usai pelantikan, Jeffri menjelaskan terkait ruang lingkup penegakan hukum pada Ditjen Gakkum ESDM terkait dengan penerapan Undang-Undang Minerba. Pada pelaksanaannya, Jeffri mengatakan pihaknya bisa membawa hingga ke ranah pengadilan.
"Sampai ke pengadilan. Kalau penjarakan orang, penjarakan kenapa susah. Nggak ada urusan gitu," ujarnya.
Dia juga menjelaskan bahwa berbekal pengalaman menjadi Jaksa di wilayah Maluku Utara dan Bangka Belitung yang merupakan banyak wilayah tambang tersebut. Ia mengakui sudah mengetahui praktik-praktik apa saja yang biasa dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di sektor minerba yang dapat membantu dalam proses penataan izin-izin pertambangan.
"Minimal saya tahu lubang tikusnya di mana. Kalau ada jual beli surat, tahu juga semua," katanya.
Simak juga Video 'Bahlil: Keuntungan Hilirisasi Baru Dinikmati Investor-Pemerintah':
(ara/ara)