.webp)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia marah ke Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu karena ketidaksesuaian data penerima listrik di desa.
Bahlil awalnya mengatakan bahwa berdasarkan data perhitungan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bakal ada 5.600 desa yang dialiri listrik. Namun, hal ini tidak sesuai dengan data yang ia terima dari PLN yang sebanyak 10.000.
"Dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan, tapi saya dapat laporan katanya PLN 10.000 desa ya. Oh 10.000? Ini tambah. Ini nggak tahu Dirjen saya yang nggak benar atau dirut PLN-nya yang nggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga jadi materinya baru, padahal dirutnya cuma 1, nggak berubah-ubah," kata Bahlil saat Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil menduga data tersebut berubah, hanya saja ia belum mendapatkan laporannya. Ia melanjutkan, Presiden Prabowo Subianto meminta desa yang belum teraliri listrik bisa mendapatkan pasokan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
"Tapi prinsipnya begini, pak presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS, dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari kota/kabupaten atau kecamatan, tapi kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai," katanya.
Bahlil akan membahas hal ini dengan Kementerian Keuangan terkait biaya yang akan dikeluarkan untuk program tersebut. Program tersebut nantinya dijalankan oleh Kementerian ESDM, bukan dari PLN.
"Selama ini kan di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara, dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh bapak presiden dengan melihat skala prioritas," katanya.
(ara/ara)
