.webp)
Pemerintah saat ini sedang menggeber pengembangan energi bersih dan hilirisasi. Hal ini disebut bisa menciptakan 6,2 juta lapangan kerja baru dan menarik investasi hingga Rp 1.682 triliun dalam 10 tahun ke depan.
Selain itu sektor energi juga diproyeksikan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia. Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Yulisman mengungkapkan transformasi energi bukan hanya soal pengurangan emisi, tetapi peluang besar untuk menciptakan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja.
Yulisman menegaskan Komisi XII DPR RI mendukung kebijakan percepatan investasi energi melalui regulasi yang pro-bisnis, insentif fiskal yang tepat, dan pengawasan berbasis transparansi. Menurutnya, tren global menuju energi hijau adalah momentum emas bagi Indonesia untuk menarik minat investor internasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan potensi energi terbarukan yang mencapai 3.600 gigawatt, kita harus memastikan roadmap ini berjalan tepat waktu agar Indonesia menjadi pemain utama di Asia Tenggara," ujar Yulisman dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).
RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) yang diatur melalui Perpres No. 22 Tahun 2017 menetapkan target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) untuk mengatur pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan yang terbaru Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk tahun 2025-2035. Sinkronisasi implementasi antara RUEN dan RUKN dinilai krusial agar transisi energi berjalan terukur.
Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS sebesar 5,3 GW dan PLTA 10 GW pada 2030 untuk memperkuat ekosistem energi bersih. Langkah ini juga mendukung pengembangan industri baterai kendaraan listrik, yang diproyeksikan menjadi salah satu penopang hilirisasi dan pengurangan impor energi.
"Jika eksekusi proyek dilakukan tepat waktu, Indonesia tidak hanya memenuhi target EBT, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menciptakan dampak ekonomi yang inklusif," tambahnya. Yulisman menekankan perlunya insentif fiskal, kepastian hukum, dan penguatan infrastruktur untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif.
"Pemerintah harus memastikan roadmap ini jelas dan implementasinya terukur, sehingga manfaat ekonomi dan lapangan kerja segera dirasakan masyarakat," tegas legislator asal daerah pemilihan Riau II itu.
(kil/kil)
