Bakal Ada Tim Survei Cek BBM dari Pertamina Sebelum Dibeli SPBU Swasta

Bakal Ada Tim Survei Cek BBM dari Pertamina Sebelum Dibeli SPBU Swasta

Heri Purnomo - detikFinance
Jumat, 19 Sep 2025 17:51 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan pernyataan pers di kantor pusat ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025). Bahlil memastikan SPBU swasta setuju menambah pasokan base fuel (bensin murni) dari Pertamina.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.Foto: Ari Saputra/detikcom
Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) murni oleh SPBU swasta dari Pertamina akan transparan.

Hal ini sejalan dengan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat dengan Pertamina, Shell, BP-AKR, dan Exxon di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Selain itu, akan ada joint surveyor ydisetuji oleh Pertamina maupun SPBU swasta. Hal ini menyangkut kualitas bahan bakar murninya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pihak SPBU swasta telah menyetujui untuk menambah pasokan BBM dari Pertamina dengan syarat BBM tersebut harus murni atau masih dalam bahan dasar.

ADVERTISEMENT

Artinya belum ada campuran apapun dari dari bahan dasar tersebut. BBM murni tersebut akan diimpor oleh Pertamina.

"Agar tidak ada dusta diantara kita meyangkut kualitas, juga disepakatkan untuk melakukan dengan joint surveyor. Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana untuk dilakukan," terang Bahlil.

syarat lainnya terkait dengan harga. Bahlil menekankan semuanya harus adil, sehingga tidak ada yang dirugikan.

"Menyangkut dengan harga. Kita ingin, pemerintah ingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga ingin harus fair. Nggak boleh ada yang dirugikan. Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli," katanya.

"Harus semua terbuka. Dan setelah setuju juga terjadi open book. Dan ini teman-teman dari swasta juga sudah setuju," tambahnya.

Bahlil menambahkan BBM murni yang diimpor dari Pertamina tersebut akan tiba di Indonesia paling lambat 7 hari dari hari ini.

"Dan kalau ditanya mulai kapan ini berjalan? Mulai hari ini, sudah dibicarakan. Nanti harus dilanjutkan dengan rapat teknis, stoknya, dan kemudian insyaallah pada lambat 7 hari, barang boleh bisa masuk di Indonesia," terang Bahlil.

(hns/hns)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads