Bahlil Buka Suara soal Pelayanan SPBU Pertamina

Bahlil Buka Suara soal Pelayanan SPBU Pertamina

Heri Purnomo - detikFinance
Jumat, 19 Sep 2025 20:45 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi (kanan) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri) bersiap menyampaikan keterangan terkait izin tambang nikel Kepulauan Raja Ampat di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, antara lain milik PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP) di Pulau Manuran, PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM) di Pulau Kawei, PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) di Pulau Manyaifun dan Pulau Batang Pele. Serta PT Nurham Pulau Waegeo karena ditemukan sejumlah pelanggaran. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.Foto: Ari Saputra/detikcom
Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal pelayanan di SPBU Pertamina. Bahlil menekankan perbaikan layanan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap SPBU pelat merah.

"Saya harus mengakui bahwa Pertamina juga harus kita upgrade cara pelayanannya yang baik. Pertamina ini adalah BUMN. Dia adalah perpanjangan negara," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Bahlil juga telah meminta kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri untuk meningkatkan kualitas pelayanan SPBU Pertamina.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tujuannya agar SPBU Pertamina tidak kalah saing dengan dengan SPBU swasta.

ADVERTISEMENT

"Saya sudah minta kepada Pak Simon, agar memperbaiki pelayanannya, memperbaiki kualitas pelayanannya, dan meningkatkan mutu pelayanannya. Agar betul-betul Pertamina juga bisa kompetitif dengan swasta yang lain," tutur Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga mengingatkan harga BBM murni yang dibeli dari Pertamina untuk menambah pasokan BBM SPBU swasta harus adil. Artinya, tidak ada yang dirugikan dengan adanya impor BBM murni tersebut.

Hal ini dikatakannya usai sejumlah sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik badan usaha swasta menyetujui membeli BBM murni dari Pertamina. Bahlil mengatakan bahwa proses transaksi tersebut akan secara business to business (B2B).

"Menyangkut dengan harga. Kita ingin, pemerintah ingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga ingin harus fair. Nggak boleh ada yang dirugikan. Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli (jujur), harus semua terbuka. Dan setelah setuju juga terjadi open book. Dan ini teman-teman dari swasta juga sudah setuju," tegas Bahlil

(hns/hns)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads