.webp)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memanggil badan usaha swasta penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pertamina yang hari ini di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Jakarta Selatan pada pukul 15.30 WIB.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menjelaskan pemanggilan ini dilakukan untuk mencari solusi atas kekosongan BBM yang terjadi di SPBU swasta dalam beberapa waktu belakangan ini.
"Iya, kita kan targetnya kemarin negosiasi itu biar bisa terimplementasi," katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Laode belum dapat memastikan apakah dalam pertemuan nanti tercipta kesepakatan terkait pembelian base fuel dari Pertamina oleh badan usaha swasta. Ia berharap negoisasi yang selama ini berlangsung dapat segera tercapai kesepakatan dalam rapat nanti sore, sehingga masyarakat dapat membeli BBM di SPBU swasta.
"Jadi mungkin kita tunggu aja nanti sore ya Info yang lebih pasti lagi mengenai kesepakatan yang ada," katanya.
Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar menjelaskan pasokan base fuel atau Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diimpor oleh Pertamina hingga Rabu (1/10/2025) belum dibeli oleh Badan Usaha (BU) swasta penyalur BBM. Baik dari Shell, APR (join venture BP-AKR) maupun dari Vivo.
Achmad mengatakan sebelumnya APR dan VIVO sepakat untuk membeli BBM murni dari Pertamina. Hanya saja selang beberapa waktu, VIVO dan BP-AKR membatalkan membeli BBM Pertamina.
Achmad menyampaikan bahwa alasan kedua SPBU swasta tersebut membatalkan pembelian BBM karena base fuel Pertamina diketahui mengandung etanol sebesar 3,5%, tidak sesuai dengan kriteria mereka. Padahal kata Achmad, menurut regulasi, kandungan etanol dalam BBM diperbolehkan hingga batas 20%.
"Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini, adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, dimana secara regulasi itu diperkenankan, etanol itu sampai jumlah tertentu kalau tidak salah sampai 20% etanol, kalau tidak salah. Sedangkan ada etanol 3,5%," katanya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10/2025).
"Nah ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Dimana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah," tambahnya.
Simak juga Video Tanggapan Bahlil Digugat Imbas BBM Swasta Langka
