.webp)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab tudingan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang bilang dirinya salah baca data soal harga asli LPG 3 kilogram (kg).
Purbaya mengatakan dirinya memang sedang mempelajari lagi data tersebut. Ia mengaku hanya mendapatkan data itu dari hitungan stafnya.
"Saya sedang pelajari, kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi nanti kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angkanya dari hitungan staf saya, nanti kita lihat gimana salah pengertiannya," kata Purbaya saat kunjungan kerja ke Kudus, Jawa Tengah, Jumat kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya memandang kemungkinan cara melihat datanya saja yang berbeda antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Ia yakin pada akhirnya besarannya akan sama.
"Harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu-itu aja kan. Nanti kita jelasin seperti apa yang betul," ucapnya.
"Saya salah data? Mungkin cara lihat datanya beda, kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktek sama akuntan kan kadang-kadang beda," tambahnya.
Sebelumnya berdasarkan data Purbaya, harga asli LPG 3 kg senilai Rp 42.750/tabung. Selama ini pemerintah menanggung subsidi Rp 30.000/tabung agar masyarakat bisa membeli per tabung gas LPG 3 kg senilai Rp 12.750.
Bahlil Bilang Purbaya Salah Baca Data
Bahlil mengatakan Purbaya salah membaca data terkait harga asli LPG 3 kg. Ia pun memaklumi karena Purbaya masih baru menjabat.
"Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Biasalah kalau, ya mungkin butuh penyesuaian. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya. Jadi, saya kan udah banyak ngomong tentang LPG gitu ya. Mungkin Menkeu-nya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya," kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10).
Terkait data penerima LPG 3 kg yang akan masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dirancang Badan Pusat Statistik (BPS), Bahlil mengatakan prosesnya masih dalam pembahasan lebih lanjut.
"Jadi menyangkut juga subsidi tentang satu data itu juga. Itu juga masih dalam proses pematangan ya. BPS itu kan kerja sama dengan tim di ESDM. Jadi mungkin pak Menteri Keuangan ya, mungkin belum baca data kali itu ya," katanya.
