.webp)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi program bioenergi dalam bentuk campuran 40% biodiesel dari minyak sawit dan 60% solar (B40) hingga September 2025 mencapai 10,57 juta kiloliter (KL) dengan nilai tambah crude palm oil (CPO) sebesar Rp 14,7 triliun. Hal ini bersamaan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan program ini telah menghemat devisa hingga Rp 93,43 triliun. Selain itu, mandatori ini juga mampu menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi karbon hingga 28 juta ton.
"Petani sawit menjadi pahlawan energi baru. Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi. Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain bioenergi, Bahlil mengatakan pemerintah juga mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan menggencarkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Ia mengatakan, pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan yang mampu mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW).
Sepanjang 2025, proyek pembangkit listrik diresmikan dua kali oleh Presiden Prabowo Subianto. Pertama pada 20 Januari 2025, Prabowo dan Bahlil meresmikan 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 GW.
"Dari total kapasitas pembangkit tersebut, sebanyak 89% merupakan pembangkit berbasis EBT," katanya.
Kemudian pada 26 Juni 2025, 55 pembangkit listrik diresmikan, dengan rincian 8 PLT Panas Bumi dan sisanya adalah PLTS yang tersebar di 15 provinsi. Total kapasitas pembangkit yang diresmikan tersebut sebesar 379,7 megawatt (MW).
Pembangkit Listrik
Pemerintah terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat desa dalam memperluas akses energi bersih. Di beberapa daerah pedesaan, pembangunan PLTS komunal kini telah mengubah wajah perekonomian lokal, menurunkan biaya energi, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
"Pemerintah melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan Ekologi tidak harus dipertentangkan, keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata," jelas Bahlil.
Sebagai wujud komitmen pemerintah, pada tahun 2030 target bauran EBT nasional telah direvisi menjadi sebesar 19 sampai 23%. Target ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menegaskan langkah nyata untuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
"Upaya ini tidak hanya bertujuan menekan emisi karbon, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan global dan fluktuasi pasar energi dunia," pungkasnya.
Simak juga Video: Bahlil Tegaskan Tahun Depan RI Tak Lagi Impor Solar
