.webp)
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal kinerjanya dalam setahun pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Bahlil penilaian yang paling penting adalah dari presiden yang memiliki hak prerogatif mencopot ataupun menunjuk seseorang jadi menteri.
"Nah, menyangkut dengan apa yang kami kerjakan, pasti yang berhak menilai menteri itu adalah presiden. Itu hak prerogatif Presiden," ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Bahlil memaparkan sejauh ini kinerjanya di Kementerian ESDM juga tak buruk-buruk amat. Mulai dari pendapatan PNBP, capaian lifting, hingga kebijakan semacam sumur rakyat dan kebijakan merakyat lainnya.
"Saya bukan berarti ingin mengatakan gimana gitu ya. Teman-teman media kan bisa cek. KPI pendapatan PNBP kita di 2025 on the track, bahkan mencapai target APBN. Lifting kita sekarang sudah di atas APBN. Hilirisasi berjalan dengan baik," sebut Bahlil.
"Listrik desa berjalan dengan baik. Sumur-sumur rakyat kita berikan dengan baik izin. Untuk keadilan dalam rangka implementasi Pasal 33 agar kekayaan negara semua dilakukan secara merata, IUP-IUP Koperasi, IUP-IUP UMKM telah dimediasi lewat perubahan undang-undang," paparnya melanjutkan.
Bahlil menambahkan banyak orang yang berpikir berbeda, meski dirinya sudah bekerja dengan baik.
"Ini sebagai bagian apa? Sebagai bagian dari menerjemahkan apa yang menjadi perintah Bapak Presiden yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Pertanyaan berikut adalah apakah ini semuanya berjalan baik? Kalau orang berpikir untuk kebaikan, pasti berbaik. Tapi kalau ada pihak yang terganggu, ya wallahu alam bisawab," kata Bahlil.
"Karena kita ingin untuk melakukan yang terbaik untuk negara. Kita harus konsisten terus. Memang kalau kita mau menuju perbaikan, pasti ada gangguan," pungkasnya.
