.webp)
Indonesia tengah memasuki fase penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi bersih dan berkelanjutan. Pemerintah menegaskan komitmennya mempercepat transisi energi nasional melalui regulasi dan inovasi yang berpihak pada masa depan hijau. Upaya ini tidak hanya soal mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, tetapi juga membangun sistem energi yang lebih tangguh, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.
Langkah progresif pemerintah terlihat dari hadirnya sejumlah kebijakan strategis yang menjadi payung hukum baru dalam pengelolaan energi nasional. Dua di antaranya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 5/2025 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40/2025, menjadi tonggak penting untuk memperkuat fondasi transisi energi. Regulasi tersebut mencerminkan keberanian pemerintah menyeimbangkan ambisi pengurangan emisi dengan kebutuhan menjaga kestabilan sistem kelistrikan nasional.
Regulasi baru ini diharapkan menjadi katalisator dalam mempercepat phase-out pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, sekaligus membuka ruang lebih besar bagi energi terbarukan untuk tumbuh. Sinergi kebijakan fiskal, inovasi teknologi, dan investasi hijau menjadi kunci utama dalam mewujudkan transisi energi yang inklusif dan berkelanjutan, sebuah langkah besar menuju Indonesia yang lebih bersih dan mandiri secara energi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peneliti Hukum Centre of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhamad Saleh, menilai momentum regulasi terbaru membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi. Ia menyoroti PMK No. 5/2025 yang mengatur pembentukan platform transisi energi sebagai instrumen fiskal untuk mendukung percepatan penutupan PLTU dan pengakhiran Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL).
"Regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 5/2025 yang mengatur adanya platform transisi energi sebagai alat fiskal yang mendukung percepatan penutupan PLTU dan pengakhiran Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL)," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).
Ia menambahkan, kebijakan tersebut memberi kepastian bagi pelaku industri dan lembaga keuangan bahwa risiko bisnis PLN mendapat jaminan dari pemerintah. Selain itu, PMK tersebut juga membuka peluang alokasi anggaran khusus untuk mendukung proses penutupan PLTU secara bertahap.
"Ini merupakan sebuah angin segar untuk transisi energi. PMK No. 5/2025 ini menjadi sebuah momentum yang baik," ujarnya.
Pertamina Geothermal Energy, Tulang Punggung Energi Bersih
Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, peran PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) semakin strategis dalam memperkuat fondasi kedaulatan energi dan mempercepat transformasi menuju energi bersih.
"PGE adalah tulang punggung transisi energi Indonesia. Dengan potensi panas bumi mencapai 24 gigawatt atau sekitar 40 persen dari cadangan dunia, kami memiliki mandat besar untuk mengubah potensi ini menjadi kekuatan nyata bangsa," ujar Direktur Utama PGE, Julfi Hadi.
Sepanjang 2025, PGE mencatat sejumlah capaian signifikan seperti beroperasinya PLTP Lumut Balai Unit 2 berkapasitas 55 MW di Sumatera Selatan serta dimulainya pembangunan PLTP Gunung Tiga 55 MW di Lampung. Proyek ini mendukung target PGE mencapai kapasitas 1 GW dalam dua hingga tiga tahun ke depan dan 1,8 GW pada 2033.
Tak hanya mengandalkan panas bumi, PGE juga memperluas peran inovatifnya melalui proyek Green Hydrogen di Ulubelu, sebagai bagian dari peta jalan menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. Komitmen keberlanjutan tersebut membuahkan pengakuan global: PGE berhasil masuk daftar Top 50 ESG Global versi Sustainalytics dengan skor risiko ESG 7,1 serta meraih 18 penghargaan PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Menjaga Stabilitas Sistem di Tengah Ledakan Energi Terbarukan
Sementara itu, di sisi sistem kelistrikan nasional, muncul tantangan baru seiring meningkatnya penetrasi energi surya dan angin yang bersifat intermiten. Untuk menjaga kestabilan jaringan listrik di tengah pertumbuhan pesat energi terbarukan, Wärtsilä Energy bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar Workshop Stabilitas Sistem Kelistrikan Indonesia.
"Workshop perdana ini dirancang untuk memperdalam pemahaman mengenai bagaimana teknologi seperti Internal Combustion Engine (ICE) dapat menyeimbangkan sistem kelistrikan di tengah pertumbuhan energi terbarukan," ujar Sales Director Business Development Wärtsilä Indonesia, Febron Siregar.
Ketua Laboratorium Sistem Tenaga dan Dinamika Jaringan STEI ITB, Nanang Hariyanto, menambahkan pentingnya kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah agar sistem listrik nasional tetap tangguh dan andal menghadapi perubahan lanskap energi global.
Kolaborasi dan Inovasi, Fondasi Menuju Kemandirian Energi
Sinergi antara kebijakan fiskal yang berpihak pada lingkungan, inovasi teknologi yang terus berkembang, serta komitmen industri seperti PGE dan Wärtsilä menjadi fondasi kokoh bagi transformasi energi Indonesia.
Dengan dukungan penuh pemerintah dan keterlibatan aktif pelaku industri, langkah ini menandai babak baru perjalanan energi nasional - dari ketergantungan pada bahan bakar fosil menuju kemandirian energi bersih yang inklusif dan berkeadilan.
Optimisme ini menegaskan bahwa transisi energi bukan sekadar agenda lingkungan, tetapi visi kebangsaan untuk memastikan masa depan Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan berdaulat secara energi.
(ega/ega)
