.webp)
Pemerintah Malaysia menegaskan tetap berkomitmen pada skema subsidi tepat sasaran untuk bensin RON95 melalui program BUDI MADANI RON 95 (BUDI95), dan menolak usulan Bank Dunia yang ingin menaikkan harga ke tingkat pasar.
Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan, subsidi tepat sasaran untuk RON95 adalah langkah yang bijak karena mampu menekan belanja negara tanpa membebani masyarakat. Bank Dunia mengusulkan semua jenis BBM menjadi RM 2,65 per liter atau Rp 10.732 (kurs Rp 4.050).
"Usulan Bank Dunia adalah menaikkan harga semua jenis bensin menjadi RM 2,65 per liter, lalu memberikan subsidi hanya untuk kelompok tertentu. Karena itu, saya dan para anggota kabinet menolak usulan tersebut dan memutuskan menurunkan harga RON95 menjadi RM 1,99 per liter (Rp 8.059) untuk warga Malaysia dan RM 2,60 per liter (Rp 10.530) untuk warga asing," ujar Anwar Ibrahim, dilansir dari Bernama, Sabtu (6/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah sudah tepat, dan langkah-langkah yang kami ambil memberi manfaat bagi rakyat. Alhamdulillah, subsidi RON95 berbasis ketepatan sasaran di seluruh Malaysia mendapat respons yang sangat baik," sambung Anwar.
Anwar yang juga merangkap sebagai Menteri Keuangan menambahkan bahwa penerapan subsidi yang lebih terarah memastikan mayoritas warga tetap menerima bantuan, sekaligus menekan kebocoran subsidi kepada non warga dan penggunaan untuk kegiatan bisnis.
Ketika pemerintah menghentikan subsidi ayam dan telur serta membiarkan harganya mengikuti pasar, pemerintah memastikan harga tetap stabil, pasokan cukup, dan masyarakat tidak terdampak.
Anwar juga mengatakan bahwa pemerintahannya menargetkan efisiensi subsidi dan penghematan sekitar RM 15,5 miliar per tahun melalui pelepasan harga ayam dan telur ke mekanisme pasar, serta penyempurnaan subsidi listrik, diesel, dan RON95.
Sementara itu, ia menyebut bahwa dalam Anggaran 2026, pemerintahannya memilih untuk tidak memperkenalkan pajak baru, melainkan memperbaiki tata kelola, menargetkan subsidi dengan lebih tepat, dan memperkuat kepatuhan pajak.
"Biasanya, ketika ada tambahan belanja negara, pemerintah akan memberlakukan pajak baru. Namun dalam kondisi ini, Malaysia bisa meningkatkan alokasi anggaran dengan signifikan tanpa pajak baru. Ini dimungkinkan berkat subsidi yang lebih terarah serta berbagai langkah penghematan dan pencegahan kebocoran," tutur Anwar.
"Jika pemerintah pusat bisa melakukan hal ini, saya mengajak pemerintah negara bagian untuk melakukan hal yang sama dan berhati-hati agar kebijakan baru dan pajak tambahan tidak membebani rakyat," tutupnya.
(ily/hns)
